Erick Thohir akan Bentuk Holding PLN pada 2023, Mirip Pertamina
Kementerian BUMN akan membentuk holding dan subholding PLN pada 2023. Adapun saat ini Kementerian BUMN tengah mematangkan rancangan salah satu subholding yang akan mengusung apa yang disebut dengan "Beyond Kwh".
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa rencana tersebut akan dimulai tahun ini secara virtual. Erick menjelaskan, nantinya peta jalan subholding "Beyond Kwh" akan diarahkan untuk lebih dari menjual listrik.
"Holding dan subholding PLN rencana tahun ini virtual dulu sebelum di dorong menjadi holding dan subholding tahun depan," ujarnya di Graha Pertamina Jakarta pada Senin (9/5), malam.
Selain "Beyond Kwh" nantinya juga akan ada subholding "Power Plan" yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam di tanah air menjadi sumber energi terbarukan.
"Negara kita kaya akan tenaga air, matahari, angin, panas bumi. Banyak negara tetangga tidak punya ini. Bukan tidak mungkin sekarang beberapa proyek hydropower sudah jual juga ke Malaysia," sambung Erick.
Erick menjamin, adanya holding dan subholding di tubuh PLN tidak akan mengubah pola kerja yang sebelumnya sudah diterapkan. PLN tetap akan fokus pada transmisi dan retail listrik yang didorong dengan digitalisasi agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat menjadi lebih baik.
Pendiri Mahaka Group ini mengatakan Kementerian BUMN akan menggandeng perusahaan swasta dalam pengembangan holding dan subholding PLN. Ia menilai era monopolistik akan semakin berat ke depannya, apalagi dengan adanya sejumlah sumber energi terbarukan.
"Saya rasa liberalisasi dalam kelistrikan bukan sesuatu program yang kita inginkan. Cuma kan bukan berarti kita tidak boleh bebenah atau introspeksi diri," ujarnya.
Nantinya, ujar Erick, holding dan subholding PLN akan mirip dengan Pertamina. Pertamina memiliki subholding-subholding yang tidak saling tergantung sehingga tidak memberatkan keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Sebelumnya Erick menjelaskan bahwa pembentukan holding dan subholding PLN merupakan bentuk dari transformasi perusahaan listrik negara mengingat saat ini seluruh dunia sedang dihadapkan pada gangguan rantai pasok.
Tak hanya itu, pembentukan holding dan subholding PLN juga untuk memastikan pembangkitan listrik yang bersumber dari fosil atau sumber-sumber energi terbarukan bisa mendukung agenda besar Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada 2060.
Menurutnya, pemerintah sedang berusaha merapikan peta jalan energi karena Indonesia mempunyai pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah.
"Kami mau mentransformasi untuk memastikan pelayanan kelistrikan buat masyarakat lebih baik, sehingga ditargetkan oleh pemerintah listrik masuk desa juga dipastikan sesuai dengan target," ucapnya pada Rabu (19/1).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa transformasi itu membuat perseroan harus berubah dari sebelumnya organisasi yang lambat dan proses bisnis yang kompleks menjadi suatu organisasi yang lincah dan dinamis.
"Sehingga mampu mengubah tantangan berupa transisi energi, disrupsi teknologi, krisis energi, dan energi baru terbarukan yang melimpah menjadi suatu kesempatan," ujarnya pada kesempatan yang sama.
