Belajar dari Vietnam, PLN Hati-hati Atur PLTS Cegah Oversupply Listrik
PLN terus berupaya untuk menelurkan kebijakan yang sama-sama menguntungkan bagi pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah akan tetap memberikan insentif bagi dunia usaha agar dapat maju secara bersama.
"Kalau sampai moratorium itu signal yang jelek. Moratorium kan sudah kuratif, tindakan untuk perbaikan. Nanti bisa dianggap kami tidak friendly terhadap renewable energy. Kami tidak ingin seperti Vietnam sampai moratorium," kata Evy.
Lebih lanjut, kata Evy, PLN bersama pemerintah telah menyepakati arah transisi energi domestik dengan menyesuaikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik sehingga menciptakan transisi energi yang adil dan terjangkau.
PLN tak ingin kejadian oversupply berlebih di Vietnam terjadi di Indonesia. Vietnam yang punya daya listrik hingga 79 GW tidak diimbangin dengan beban listrik yang hanya 45 GW.
"Berdasarkan pengalaman kami, yang optimum itu 30%. Jadi Vietnam menyia-nyiakan 45% cadangan. Dia masih agak mending karena ada ekspor listrik ke Kamboja, ada interkoneksi antarnegara. Kita tidak ada," kata Evy.
PLN dan Kementerian ESDM sudah menyepakati besaran listrik energi terbarukan yang dapat diterima oleh PLN. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dua instansi pemerintah itu setuju untuk menyepakati kuota 4,7 GW untuk solar dan 600 MW untuk angin.
"Itu sudah hasil kompromi. Sebelumnya kami meminta tidak setinggi itu. Misal, solar dua koma sekian. Yang 4,7 GW ini tidak termasuk roof top. Walaupun kami minta tetap perlu kuota juga untuk roof top, karena ini terkait dengan backup yang mesti kami siapkan," ujarnya.
"Ini akan masuk ke RUPTL yang akan datang. Sebelumnya 3,6 giga dalam tiga tahun, nanti bisa dalam lima atau enam tahun."
