PLN Batalkan Proyek PLTU 13,3 GW Demi Target Dekarbonisasi dan EBT
PLN telah membatalkan sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan kapasitas total 13,3 gigawatt (GW). Langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan menekan emisi karbon dari pembangkit fosil.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (5/7).
“Kami juga sudah melakukan pembatalan PPA (power purchase agreement) sekitar 1,3 GW untuk PLTU yang artinya juga menghindari sekitar 170 juta metrik ton Co2 selama 25 tahun,” ujar Darmo, sapaan akrabnya.
Untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan dekarbonisasi, PLN juga melakukan sejumlah langkah lainnya seperti mengganti 1,1 GW PLTU dengan energi terbarukan dan 800 megawatt (MW) PLTU dengan pembangkit gas.
“Kami juga mengganti 1,1 GW PLTU dalam fase perencanaan dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan, yang artinya ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 150 juta ton selama 25 tahun. Penggantian 800 MW PLTU dengan pembangkit gas ini mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 60% dibanding dengan menggunakan batu bara,” kata dia.
Kemudian, PLN melakukan co-firing biomassa pada 37 PLTU dan akan mencapai 52 PLTU pada 2025. Selanjutnya, PLN juga merencanakan dan mengembangkan 21 GW pembangkit EBT dalam RUPTL 2021-2030 yang disebut sebagai RUPTL terhijau seiring porsi pengembangan energi terbarukan yang lebih besar.
“Dalam proses ini kami merancang RUPTL yang paling hijau dalam sejarah PLN dan juga dalam sejarah Indonesia, yaitu 21 GW penambahan pembangkit energi baru terbarukan atau 51,6% penambahan pembangkit adalah berasal dari energi baru terbarukan,” kata dia.
PLN juga melakukan program dedieselisasi 1 GW, roll-out smart grid di beberapa pulau, menstimulasi konsumsi EBT melalui green energy as a service, dan memperluas ekosistem kendaraan listrik, di mana sampai saat ini ada sekitar 600 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
