Pertamina Akui Belum Bisa Izinkan Pertashop Jual Pertalite dan Elpiji
PT Pertamina mengaku belum bisa mengakomodir usulan pengusaha Pertashop yang meminta perseroan untuk mengizinkan penjualan elpiji dan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Sebelumnya, pengusaha Pertashop meminta Pertamina untuk membolehkan mereka menjual elpiji tabung 3 kilogram (kg) bersubsidi hingga BBM Pertalite RON 90 dengan harga non-subsidi Rp 11.400 per liter.
Menurut Pertamina, bisnis kemitraan Pertashop ditujukan untuk menjual produk-produk energi non-subsidi, terutama BBM RON 92 Pertamax hingga wilayah perkampungan dan pelosok pedesaan.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, mengatakan perusahaan telah menerima dan mengapresiasi usulan para mitra bisnis Pertashop. Namun, ujar Irto, BBM Pertalite merupakan bahan bakar penugasan dan elpiji 3 kg adalah barang subsidi.
Dengan demikian, Pertamina harus menjaga penyaluran dua komoditas tersebut agar tepat jumlah dan tepat kuota.
“Sejak awal diluncurkan, Pertashop untuk menjual produk-produk energi non-subsidi,” kata Irto lewat pesan singkat pada Rabu (12/7).
Irto juga menyampaikan Pertamina berupaya untuk mendistribusikan elpiji bersubsidi 3 kg ke wilayah perkampungan dan pedesaan melalui program One Village One Outlet.
"Hingga Juni 2023, sudah ada 64 ribu desa dan kelurahan di Indonesia yang sudah memiliki pangkalan resmi elpiji 3 kg," ujar Irto.
Narasi mengenai usulan Pertashop untuk menjual Pertalite dan elpiji 3 kg digaungkan oleh mitra usaha Pertashop, yakni Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI).
Menurut mereka, kedua usulan kebijakan itu dapat menyelamatkan kinerja bisnis Pertashop yang merosot, imbas maraknya penjual Pertalite eceran dan disparitas harga jual Pertamax dan Pertalite yang mencapai Rp 2.500 sampai Rp 2.800 per liter.
Saat ini, pengusaha Pertashop mayoritas hanya menjajakan BBM non-subsidi Pertamax. Pertamina sebagai lembaga penyalur hanya mengizinkan mitra Pertashop untuk menjual produk non-subsidi, seperti Pertamax, Bright gas dan pelumas.
