BPH Migas Minta Pemda Percepat Program BBM Satu Harga di Wilayah 3 T
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat program pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga pada 2024.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra berharap melalui percepatan program tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.
"Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi, pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi di wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera," kata Basuki dalam keterangan resmi dikutip Senin (4/3).
Hal ini diungkapkan Basuki saat Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3).
Menurut Basuki, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan. Untuk itu, BPH Migas mendorong Pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.
"Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target tahun ini. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas," katanya.
Mengatasi Kendala BBM Satu Harga
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPH Migas meminta dukungan Pemda yang akan berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan PT Pertamina (Persero) di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan.
Selain itu, BPH Migas juga berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera diselesaikan, termasuk untuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.
"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kami segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada, karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman justru mendorong adanya seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti, agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran Pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.
