Tiga Kementerian akan Duduk Bersama Bahas Kelanjutan Program Gas Murah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tiga kementerian akan melakukan pertemuan bersama untuk membahas kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri yang akan berakhir tahun ini.
“Kami akan minta minggu ketiga bulan ini duduk bersama, bertiga, antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya pada Jumat (8/3).
Sebagai informasi, kebijakan gas murah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Berdasarkan aturan tersebut, ada tujuh sektor yang mendapatkan harga gas bumi tertentu sebesar US$ 6 per MMBTU yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.
Menurut Keputusan Menteri ESDM No 134 Tahun 2021, kebijakan gas murah atau HGBT ini akan berakhir pada 2024. Arifin mengatakan pada dasarnya Kementerian ESDM berniat untuk melanjutkan kebijakan HGBT atau gas murah ini untuk industri.
“ESDM mau melanjutkan, tapi kami masih akan melihat lagi situasinya. Karena belum pas, harga crude nya masih tinggi dan tidak stabil” ujar Arifin.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengharapkan adanya evaluasi dari masing-masing industri penerima gas murah melalui kebijakan HGBT.
Koordinator Program Minyak dan Gas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqien mengatakan evaluasi ini terkait dengan kinerja dari industri penerima gas murah dan multiplier effect yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan yang dikomitmenkan di awal.
