Tarif Listrik dan Harga BBM Naik Mulai Juli? Ini Kata Menteri ESDM
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada keputusan terkait harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan tarif listrik pada Juli mendatang. Arifin mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib harga BBM dan tarif listrik.
“Belum ada rapat, belum ada apa-apa. Sedang menunggu rapat, semuanya belum dibahas mau itu BBM, listrik sama saja,” kata Menteri ESDM Arifin Tarif saat ditemui di Kementerian ESDM pada Senin (24/6).
Sementara itu Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting juga memberikan jawaban senada. “Belum ada keputusan, saat ini tarifnya masih kami review,” kata Irto kepada Katadata.co.id.
Untuk diketahui, pemerintah telah menahan harga BBM non subsidi sejak Februari hingga Juni 2024 sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Penyesuaian harga BBM non-subsidi memang mengacu pada regulasi. Akan tetapi, pada kondisi saat ini, kami mendukung upaya Pemerintah menjaga stabilitas perekonomian," kata Irto beberapa waktu lalu, Sabtu (1/6).
Irto mengatakan, keputusan untuk tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek yang tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non-subsidi.
Dalam aturan tersebut, perhitungan formulasi harga BBM salah satunya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat dan acuan jual-beli minyak Singapura alias Means Oils of Platts Singapore (MOPS).
Sebelumnya pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga bulan Juni 2024.
Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29% terhadap PDB, sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk Pertamina maupun PLN.
“Itu akan membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8%. Tahun depan pun dalam kerangka yang sama (defisit) 2,4-2,8% jadi realistis,” ujarnya.
