BBM Subsidi akan Dibatasi Mulai 17 Agustus, Ini Kata Pertamina
![pertamina, bbm subsidi, bbm,](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2024/01/05/2024_01_05-13_45_02_fe692618-ab9f-11ee-a794-0242ac14000b_960x640_thumb.jpg)
PT Pertamina (Persero) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang.
“Pertamina hanya menjalankan arahan pemerintah,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Wewenang terkait BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah.”
Selain pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus, Pertamina juga merespon terkait pernyataan Luhut bahwa Pertamina tengah menyiapkan bioetanol sebagai pengganti bensin di pasaran. “Penggunaan bioetanol sebenarnya sudah ada pada produk Pertamax Green 95,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pembatasan BBM subsidi sedang dipersiapkan oleh PT Pertamina (Persero). “Kami berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai pembatasan, dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kami kurangi,” kata Luhut dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (10/7).
Luhut mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyikapi kondisi penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi tidak akan mencapai target, sementara belanja negara melebihi rencana.
Tidak hanya pembatasan BBM subsidi, Luhut menyebut Pertamina tengah menyiapkan masuknya bioetanol sebagai pengganti bensin. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan polusi udara dengan cepat.
“Karena sulfurnya ini kan sampai 500 ppm ya, kami ingin sulfurnya itu 50 ppm. Dari situ bisa menghemat pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya,” ujarnya.
Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah, maka diharapkan dapat mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut).
Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.
Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.