Mayora Sepakat Beli Kelapa Filipina untuk Kurangi Hambatan Dagang
Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Pradnyawati menjelaskan special safeguard duty merupakan hambatan dagang khusus tanpa investigasi. "Mekanisme ini sudah ada sejak 1995, ketika harga ada di bawah level penetapan khusus, mereka bisa mengenakan safeguard secara otomatis," kata Pradnyawati di Jakarta, Rabu (6/2).
Menurut dia, nilai kerugian yang dialami Mayora merupakan akumulasi biaya masuk sejak hambatan khusus itu diterapkan pada bulan Agustus 2018 lalu. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melakukan diplomasi ekonomi supaya pihak Filipina bisa mencabut kebijakan tersebut.
(Baca: Mayora Merugi Rp 225 Miliar Akibat Hambatan Dagang Filipina)
Penyebab pengenaan special safeguard duty salah satunya disinyalir akibat surplus perdagangan Indonesia yang terlalu besar sekitar US$ 7 miliar dari Filipina. "Sekarang kami akan memberi akses pasar sebaik mungkin sehingga defisit itu bisa dipersempit," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Direktur Mayora Andre Atmadja mengharakan pemerintah bisa terus memperbaiki hubungan bilateral dan diplomasi kedua negara. Dia pun menyebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat pencabutan kebijakan dagang Filipina tersebut.
Berdasarkan catatan Kemendag, pada 2018 total perdagangan bilateral Indonesia dan Filipina mencapai US$ 7,7 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 6,8 miliar, sementara impor sebesar US$ 0,9 miliar. Sedangkan per Januari 2019, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Filipina tercatat sebesar US$ 465,24 juta atau meningkat 19,28% jika dibandingkan dengan surplus pada Januari 2018. Ekspor Indonesia ke Filipina didominasi produk mesin dan bagiannya, serta komponen mesin yang mendukung produksi dalam negeri.
