RI Sampaikan Pembelaan dalam Sidang Insentif Bea Masuk AS Terkait HAKI
Menurutnya, hak kekayaan intelektual telah menjadi prioritas pemerintah selama satu dekade terakhir. Indonesia telah melakukan berbagai langkah nyata serta berkomitmen untuk terus meningkatkan proteksi dan penegakkan hukum untuk hak kekayaan intelektual. Misalnya, dengan membuat amandemen Undang-Undang (UU) tentang hak kekayaan intelektual serta peningkatan koordinasi kementerian dan lembaga internasional.
Dengan demikian, perlindungan terhadap kekayaan intelektual saat ini dinilai telah cukup baik untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan AS. "Karena itu kami berharap kajian GSP bisa memberi hasil yang positif tentang kelayakan negara yang berhubungan dengan pembahasan akses pasar dan investasi," ujarnya.
(Baca: AS Tolak Beri Insentif Bea Masuk untuk Panel Kayu Indonesia)
Executive Vice President of the American Apparel and Footwear Association Steve Lamar mengungkapkan pencabutan fasilitas GSP Indonesia akan membuat produk impor asal Tiongkok meningkat. Karena, beberapa produk dari negara lain di luar Indonesia, menurutnya belum mampu memproduksi sesuai kualitas yang dibutuhkan AS. Padahal, Tiongkok memberikan tarif yang tinggi sehingga bakal menjadi kendala baru terhadap pengusaha.
Lamar, yang juga menjadi perwakilan Travel Goods Association, Accessories Council, serta Council of Fashion Designers of America menambahkan, impor produk dari Indonesia meningkat dari 4% pada 2016 menjadi 15% pada 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan pangsa impor produk Tiongkok yang justru mengalami penurunan dari 53% menjadi 19% pada periode yang sama.
Lamar mengaku pelaku usaha tekstil dan produk tekstil bersimpati terhadap hak kekayaan intelektual. Pelaku usaha telah memberikan 301 respons terhadap praktik perlindungan hak kekayaan intelektual. "Namun, kami merekomendasikan untuk industri tekstil dan produk tekstil agar status GSP Indonesia tak dicabut," katanya.
