BPS: 22 Provinsi Kekurangan Beras, Terbanyak di Daerah Wisata
Sebaliknya, BPS juga mencatat terdapat 12 provinsi yang mengalami surplus beras. Wilayah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah bahkan surplus lebih dari 1,5 juta ton dengan masing-masing rinciannya sebesar 2,31 juta ton, 1,75 juta ton, dan 1,72 juta ton.
Selain ketiga wilayah tadi, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Barat juga meruoakan wilayah yang mengalami surplus beras.
Pengamat Pertanian Husein Sawit mengungkapkan persebaran beras yang tak merata merupakan hal yang lumrah terjadi. Sebab, beras dari daerah yang surplus pasti akan bergerak mengisi kebutuhan wilayah defisit.
Namun, kebijakan pemerintah belakangan justru dinilai menghambat mekanisme pasar sehingga penurunan harga tidak berjalan lancar. "Pedagang takut menjaga stok yang bisa dialokasikan untuk mengisi kebutuhan daerah lain, terutama karena tekanan pasar dan harga," kata Husein.
(Baca: Defisit Neraca Beras, Sinyalemen Lonjakan Harga )
Dia menyebutkan kebijakan pemerintah terlalu represif sehingga alur mekanisme pasar terhambat. Keputusan pemerintah untuk melakukan operasi pasar dengan ketergantungan pada stok Bulog juga dinilai tak terlalu efektif.
Dia memproyeksikan, pengadaan Bulog tahun 2018 sebesar 3,4 juta ton dengan porsi pengadaan dalam negeri 1,6 juta ton dan impor sebanyak 1,8 juta ton. Penyerapan beras dalam negeri Bulog merupakan salah satu catatan paling rendah selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Husein, target operasi pasar sebesar 15 ribu ton per hari diprediksi tak akan tercapai karena rata-rata realisasi harian hanya 3 ribu ton. "Pedagang takut membeli beras Bulog untuk dijual kembali, psikologis ini yang juga berpengaruh," ujarnya.
