Menteri PUPR Jamin Proyek Jalan Papua dan Kalimantan Tak Naikkan Impor
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjanjikan penyelesaian pembangunan proyek jalan Trans Papua dan perbatasan Kalimantan tidak berdampak peningkatan impor aspal. Perampungan proyek ini tahun depan tidak langsung berupa aspal, tapi cukup urukan tanah keras yang sudah bisa digunakan.
Basuki mengatakan pengaspalan baru dilakukan bertahap, setelah jalan tersebut rampung seluruhnya. "Jadi (ketika selesai) 2019 itu belum semuanya diaspal," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (14/9).
Dari data Kementerian PUPR, penggunaan komponen lokal Direktorat Jenderal Bina Marga mencapai 78,4% tahun lalu. Komponen impor paling besar adalah aspal. Bahkan, tahun ini permintaan aspal diprediksi mencapai 1,8 miliar ton dengan pasokan dalam negeri hanya 344,1 juta ton.
(Baca: Menteri PUPR Minta Produsen Aspal Lokal Pasok Proyek Infrastruktur)
Soal jalan perbatasan Kalimantan sempat disinggung Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya pagi tadi. Jokowi mengatakan dari 1.068 kilometer jalan perbatasan di Kalimantan Timur dan Utara, tinggal 185 kilometer yang belum tersambung. Dia menargetkan tahun depan jalan perbatasan tersebut sudah rampung.
"Mudah-mudahan 2019 jalan ini bisa tersambung dan fungsional," kata Jokowi.
Sedangkan dari data Kementerian PUPR, tahun ini dan 2019 akan diselesaikan total jalan Trans Papua sepanjang 352 kilometer. Angka tersebut terdiri dari 198 kilometer jalan terbangun tahun ini serta 154 kilometer rampung tahun depan. Sehingga total jalan Trans Papua terbangun di era Jokowi mencapai 1.066 kilometer.
(Baca: Tak Terdampak Pelemahan Rupiah, Jasa Marga Akan Kebut Proyek Tol)
Basuki mengatakan saat ini pekerjaan Trans Papua memasuki wilayah yang relatif sulit. Oleh sebab itu ada kemungkinan kecepatan pekerjaan akan sedikit melambat, "Tapi tetap selesai tahun 2019," kata dia.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Refly Ruddy menjelaskan cukup banyak kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya kondisi teknis medan cukup berat. Seperti di Trans Papua topografi perbatasan Kalimantan berbukit-bukit, sehingga mempengaruhi waktu pengerjaan dan biaya konstruksi.
Faktor non-teknis, yakni kultur budaya masyarakat perbatasan juga menjadi tantangan tersendiri, ditambah dengan cuaca yang cenderung ekstrem pada beberapa bulan terakhir. Refly mengatakan jalan tersebut ditargetkan sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah.
“Dari panjang 1.068 kilometer jalan perbatasan Kaltim dan Kaltara, saat ini masih 185 km yang belum tembus, yakni 126 kilometer di Kaltara dan 59 kilometer di Kaltim,” kata Refly.
(Baca: Kementerian PUPR Sukses Ubah Sampah Plastik Jadi Aspal)
