Rini Kecewa Setoran Modal untuk BUMN Fund Sangat Kecil
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk PT Bandha Investasi Indonesia yang akan mengelola dana perusahaan negara dan swasta untuk disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur. Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno kecewa karena setoran modal perusahaan pelat merah untuk pembentukan BUMN Fund ini sangat kecil.
Bandha Investasi Indonesia dibentuk melalui anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan PT Danareksa. Adapun, pemegang saham lainnya yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Jasa Raharja, Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Pada tahap awal, para pemegang saham menyetor Rp 30 miliar - Rp 40 miliar sebagai modal awal selama jangka waktu 6-12 bulan. Namun, Rini menilai setoran modal awal ini terlalu kecil dibandingkan aset BUMN yang sangat besar. Dia ingin modal awal yang disetorkan oleh perusahaan-perusahaan ini minimal Rp 100 miliar.
(Baca: Kementerian BUMN Rancang Wadah Pendanaan Infrastruktur)
“Masa mulainya Rp 30-40 miliar. Keterlaluan lah kalian, malu saya. Kalau kita mikir kecil, kita akan kecil terus. Saya tidak terima. BUMN asetnya Rp 7.200 triliun, ada 143 perusahaan, we are big,” kata Rini dalam sambutannya pada acara pembentukan perusahaan Bandha Investasi Indonesia di Kementerian BUMN, Jakarta pada Kamis (28/6).
Selain setoran modal, Menteri Rini juga mengeluhkan target dana yang akan dikelola Bandha Investasi sangat kecil. Dia berharap perusahaan ini bisa mengelola dana sekitar Rp 140 triliun pada tahun 2022. Sangat jauh dari target awal dana kelolaan perusahaan ini pada periode tersebut yang hanya sebesar Rp 9 triliun sampai Rp 13 triliun.
"Tahun 2022 itu cuma sekitar US$ 1 miliar. Maunya saya, US$ 10 miliar," ujarnya.
Perusahaan ini akan menjembatani kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan para investor potensial baik dari BUMN maupun perusahaan swasta. Menurut Rini, pembangunan infrastruktur harus terus digenjot demi membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Melalui skema BUMN Fund ini, Rini yakin percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana, sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat. Skema ini diharapkan menjadi solusi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisir dan mengoptimalkan pengelolaan dana BUMN. Dengan begitu, target-target pembangunan infrastruktur pemerintah bisa terealisasi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014 - 2019, pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6% dengan membangun pembangkit sehingga kapasistas listrik nasional bisa mencapai 71.000 megawatt (MW) pada akhir 2019. Pada akhir tahun lalu, Pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas listrik melampaui 54.000 MW.
Pemerintah juga akan mengembangkan 5 pelabuhan utama, memperbesar 10 bandara serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer (km). “Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini, tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN semata, namun juga diperlukan partisipasi swasta serta investor lainnya,” ujar Rini.
