Industri Pengolahan Garam Sepakat Serap Produksi Petambak Rakyat
Sebanyak sepuluh industri pengolahan garam menyatakan komitmennya menyerap produksi petambak garam dari berbagai wilayah. Komitmen dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan 100 petambak garam ini setelah realisasi impor garam sebanyak 3,046 juta ton dari total kuota 2018 sebanyak 3,7 juta ton, menjadi polemik di masyarakat.
Perusahaan pengolah garam yang sebagian besar merupakan importir yakni Sumatraco Langgeng Makmur, Susanti Megah, Budiono Madura Bangun Persada, Niaga Garam Cemerlang, Unichem Candi Indonesia, Cheetham Garam Indonesia, Saltindo Perkasa, Kusuma Tirta Perkasa, Garindo Sejahtera Abadi, dan Garsindo Anugerah Sejahtera.
Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menyatakan kesepakatan bertujuan untuk penyerapan garam petani. “Poin utama garam nasional diserap, karena ini permasalahan yang bikin ribut di mana-mana,” kata Tony di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (5/4).
Perusahaan pengolah garam rencananya akan menyerap produksi dari berbagai kawasan yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sekitar 1,43 juta ton. Garam dari petambak rakyat ini dapat memenuhi kebutuhan industri pakan ternak, pengasinan ikan, dan penyamakan kulit.
(Baca juga: Kemenperin: Kuota Impor Garam Tak Bisa Masukkan Asumsi Produksi Lokal)
Polemik impor garam muncul di masyarakat ketika pemerintah memutuskan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton tanpa memperhitungkan produksi garam lokal. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksi produksi garam rakyat tahun ini sebanyak 1,5 juta ton sehingga hanya merekomendasikan impor sebanyak 2,1 juta ton.
Belakangan, kewenangan rekomendasi KKP dalam memberikan impor garam dihapus oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang terbit pada 15 Maret lalu.
Tony mendukung langkah bila pelaku industri memperhatikan pasokan dalam negeri. Namun dia meminta pemerintah menjaga stok garam sebesar 10% hingga 15% kebutuhan. Apalagi saat menjelang hari raya, kenaikan kebutuhan garam konsumsi untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) bertambah, meski angkanya fluktuatif.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meminta komitmen industri pengolah menyerap produksi petambak garam rakyat. Sebagai salah satu titik dalam rantai industri garam, Airlangga ingin kerja sama kepastian penyerapan bisa mendorong industri terus meningkat.
“Karena permintaan lebih tinggi daripada pasokan, sewajarnya produksi petani terserap,” kata Airlangga.
(Baca juga: Karut Marut Lonjakan Impor Garam di Tahun Politik)
Sementara, Ketua Aliansi Masyarakat Garam Indonesia Ubait menjelaskan bahwa produksi petambak garam memang tidak mencukupi spesifikasi garam industri. Dia meminta komitmen industri pengolahan garam supaya menyerap secara optimal hasil panen pada Juni hingga Oktober 2018. Alasannya, kolaborasi perusahaan dan petambak bakal memajukan industri pergaraman nasional.
Ubait juga mensyaratkan harga penyerapan sebesar Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per kilogram. Dia meminta industri pengolahan membeli dengan harga yang adil dan wajar untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam. “Pada intinya, kesepakatan untuk penyerapan maksimal dengan harga yang berkeadilan,” kata Ubait.
Direktur Hulu Kimia Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam menyatakan dengan penyerapan produksi petambak garam, kemungkinan pemerintah akan mengurangi sisa kuota impor garam yang saat ini berjumlah sekitar 700 ribu ton. Pada 16 Maret lalu, Kemenperin memberikan rekomendasi impor garam sebanyak 676 ribu ton.
“Kalau pun ada (impor tambahan) kecil jumlahnya, hanya untuk spesifikasi tertentu,” kata Khayam. (Baca juga: Kemenperin Akan Kurangi Impor Garam 600 Ribu Ton Diganti Produk Lokal)
