Bulog : Cadangan Beras Pemerintah Minus 27 Ribu Ton

 
Perum Bulog menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini berada dalam posisi minus 27.888 ton. Pasalnya, pemerintah belum menurunkan anggaran untuk pembelian CBP, sehingga untuk operasi pasar dan bantuan sosial menggunakan alokasi beras milik perusahan pelat merah tersebut.

Direktur Utama Djarot Kusumayakti menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu pencairan dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 2,5 triliun untuk penambahan CBP tahun anggaran 2018. “Cadangan fisik sudah habis, rapat koordinasi terbatas diputuskan untuk menggunakan beras Bulog,” kata Djarot di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (13/3).

(Baca : 261 Ribu Ton Beras Impor Siap Penuhi Gudang Bulog)

Menurut catatan Bulog, hingga Maret 2018 total pemanfaatan cadangan beras pemerintah telah mencapai 260.692 ton beras, terdiri dari 259.512 ton untuk operasi pasar murah (OPM) dan bantuan korban bencana 1.180 ton. Defisit angka CBP  berpotensi membesar jika nanti harga beras meningkat, sehigga pemerintah harus menggelar operasi pasar, sementara anggaran penambahan beras tak kunjung cair.

Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini jumlahnya mencapai 642.612 ton yang terdiri dari beras medium sebanyak 344.159 ton dan 298.453 ton beras premium dengan total penyerapan baru sekitar  71.985 ton.

Adapun untuk beras impor, hingga saat ini jumlah yang sudah masuk ke gudang Bulog sebesar 188.434 ton dari total impor sebanyak 261 ribu ton. Sisanya masih bersandar di pelabuhan dan dalam proses bongkar muat. “Kami masukkan beras impor ke kategori premium karena anggarannya belum diganti,” ujar Djarot.

Sebagian dari beras impor nantinya akan diperuntukan sebagai CBP, sehingga Bulog akan memperoleh dana penggantian. Pasalnya, importase dilakukan  Bulog secara business to business dengan eksportir dari Vietnam dan Thailand dengan dana  internal perusahan. 

(Baca juga : Bulog Hanya Impor Beras 261 Ribu Ton dari Vietnam dan Thailand)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menuturkan anggaran CBP menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, sedangkan untuk impor beras tetap menjadi ranah kerja Kementerian Perdagangan.

Meski begitu, Enggar mengaku audit impor beras 261 ribu ton baru akan dilakukan setelah seluruhnya masuk ke gudang Bulog. "Setelah anggaran turun, beras impor yang dimasukkan ke dalam kategori beras premium bakal menjadi cadangan beras pemerintah," jelasnya.