Batal Buat Joint Venture Proyek LRT, KAI Utang ke Bank Rp 18 Triliun
Luhut mengatakan, target penyelesaian pendanaan proyek ini pada 21-22 Desember 2017 dengan tingkat keuntungan atau Internal Rate of Return (IRR) sebesar 8,9%. Namun, angka IRR ini bisa bertambah menjadi 11 persenan dengan proyek Transit Oriented Development (TOD) atau hunian di dekat stasiun-stasiun LRT tersebut. Diharapkan proyek ini pun bisa beroperasi secara komersial pada pertenganan tahun 2019.
Adapun, dana talangan yang telah di keluarkan PT Adhi Karya (Persero) selama ini akan dicairkan pada 15 Januari 2017.
Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dengan kesepakatan ini, tercipta suatu alternatif pendanaan yang tidak memberatkan APBN, tetapi akan tetap berjalan dengan adanya jaminan pemerintah terhadap investor.
"Ini bisa mempercepat pembangunan publik transportasi dengan struktur seperti ini," ujarnya. Rini menjelaskan, adanya penurunan sekitar Rp 1 triliun akibat adanya efisiensi dalam pembangunan depo dan TOD yang dilakukan oleh Adhi Karya.
(Baca juga: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)
Adapun, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, jumlah utang yang akan diambil KAI untuk pembangunan proyek ini sekitar Rp 18,1 triliun. Jumlah ini akan dibagi kepada tiga bank BUMN yakni Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Selain itu, akan ada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan dua bank swasta lainnya. Pinjaman ini sendiri akan dikenakan bunga 8,25% selama 12 tahun.
"(Porsi Mandiri) Rp 3-5 triliun karena akan ada pembiayaan buat depo dan TOD ke Adhi Karya juga," ujar Kartika. Adapun pinjaman untuk membangun depo dan TOD ini adalah sebesar Rp 2,8 triliun tetapi tenor dan bunga nya masih akan dibicarakan lebih lanjut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah kemungkinan besar akan menetapkan tarif LRT tersebut seharga Rp 12 ribu. Jika memang harga keekonomian tiket seharusnya Rp 24 ribu, maka pemerintah akan mensubsidi sisanya yakni sekitar Rp 12 ribu. Namun, Budi memastikan, skema subsidinya akan tetap disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh.
"Jadi gap nya itu yang kami subsidi, dihitung ada gap berapa nanti kami bayar. Tapi gambarannya satu orang Rp 12 ribu," ujar Budi.
