Uni-Eropa Minta Peningkatan Standar Keberlanjutan Sawit Indonesia

Produksi dan Luas Lahan Sawit (1970-2017E)

Hanya, Vincent menekankan supaya pemerintah memperhatikan standar keberlanjutan kelapa sawit. “Pasti ada jalan untuk kami membeli barang yang keberlanjutannya tinggi, selama Indonesia mau menjual barang yang memiliki nilai keberlanjutan,” katanya.

Chairman Eurocham Ulf Backlund menjelaskan perbedaan opini bukan hambatan dalam peningkatan bisnis kedua pihak. Dialog bisnis dinilai dapat membuka jalur komunikasi.

(Baca juga: Peremajaan 9 Ribu Hektare Kebun Sawit di Sumut, Pemerintah Siapkan KUR

Menurut Ulf, isu kelapa sawit terlalu berlebihan. Ia menekankan solusi terbaik adalah mencari definisi yang sama dalam keberlanjutan produksi. “Jika terjadi kesepahaman, saya tidak lihat mengapa kelapa sawit harus dilarang,” jelasnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan resolusi yang diberlakukan oleh Uni-Eropa menghambat perundingan Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA). Sambil menunggu penyesuaian standar, kedua pihak mesti merundingkan perjanjian dagang agar kesepakatan akhir tercapai.

Salah satu caranya adalah pembahasan komoditas yang sensitif seperti kelapa sawit dibicarakan paling akhir. “Kita dorong prioritas kita terlebih dahulu, yaitu pakaian, tekstil, dan sepatu. Mereka juga dorong isu lain,” jelas Airlangga.

Data Kementerian Pertanian, Agustus lalu, sebanyak 1,82 juta hektare atau 16,7% dari total 11,9 juta hektare lahan kelapa sawit baru memiliki sertifikat ISPO. Sertifikat dapat meyakinkan pasar internasional bahwa kelapa sawit Indonesia dikelola dengan kaidah yang baik sehingga bisa mengurangi kampanye hitam.