Bandara Kertajati Terus Dikebut, Pembebasan Lahan Capai 53%

Jumlah anggaran sebesar Rp 140 miliar tersebut telah diusulkan ke dalam RAPBD-Perubahan Jawa Barat. Dedi mengatakan, setelah anggaran tersebut disepakati pihaknya akan langsung membayarkan lahan yang bermasalah.

"Karena diukur sudah lama, peta bidangnya sudah ada, sudah diukur sesuai kesepakatan kita, ya tinggal dibayar," kata Dedi.

(Baca juga: Topping Off, Budi Karya Targetkan Bandara Kertajati Beroperasi 2018)

Adapun, PT Angkasa Pura II (Persero) (AP II) akan menjadi operator atau pengelola BIJB Kertajati. Budi menjelaskan, sudah ada kesepakatan antara BIJB dan AP II untuk pengoperasian bandara pada semester II/2018.

"AP II akan jadi pengelola, tapi lebih lanjut yang akan datang, AP II akan menjadi salah satu pemegang saham dari Kertajati," kata Budi.

AP II rencananya membentuk joint venture dengan BIJB Kertajati dalam pengelolaan. Alhasil, AP II akan menanamkan modalnya untuk membangun bandara tersebut. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, AP II akan memiliki 49 persen saham dari proyek BIJB tersebut.

"Sahamnya 51:49 persen, yang 49 persen untuk AP II," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa malam (1/8).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pembangunan Bandara Kertajati ini membutuhkan biaya sebesar Rp 2,6 triliun di luar pembebasan tanah. Dana dari pihak BIJB pun sekitar Rp 900 miliar. Sementara, sebagian lagi akan diperoleh dari setoran modal AP II, sindikasi perbankan syariah Rp 900 miliar dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). 

(Baca juga: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Mulai Dibangun Januari 2018)