Luhut Akan Temui Anies untuk Jelaskan Reklamasi Teluk Jakarta

Kelanjutan proyek reklamasi tersebut juga untuk kebaikan Jakarta, termasuk para nelayan yang berada di kawasan Teluk Jakarta. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk mengurus masalah nelayan tersebut.

Dengan begitu, kebijakan reklamasi tidak merugikan para nelayan setempat. “Masalah nelayan kami selesaikan. Jangan dipolitisasi,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengalami kekalahan dalam gugatan pencabutan izin reklamasi tiga pulau yang diajukan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam sidangnya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan pembatalan izin reklamasi Pulau F, I, dan K.

(Baca: Pemerintah Lanjutkan Kajian Proyek Tanggul Laut Raksasa)

Selain Pemprov Jakarta, tergugat dalam perkara ini adalah PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pemilik izin reklamasi Pulau K, PT Jaladri Kartika Ekapaksi sebagai pemilik izin reklamasi Pulau I, dan PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik izin reklamasi pulau.

Pemprov Jakarta menyatakan telah mempersiapkan gugatan banding atas putusan PTUN mengenai pencabutan izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta itu. Akhir bulan ini atau tepatnya 30 Maret mendatang, Pemprov DKI berencana mengajukan gugatan banding tersebut.