Bantu TKI, Pemerintah Luncurkan Program Desa Migran di Indramayu
Ketiga, kegiatan community parenting untuk anak-anak TKI. Dalam program ini, pengasuhan anak-anak TKI yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu pusat belajar-mengajar.
Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi TKI yang kuat dinilai bisa jadi fasilitator pengembangan usaha produktif di masyarakat ataupun kepentingan lain seperti tabungan dan investasi.
Selain keempat program utama tersebut, Hanif menyatakan program Desmigratif juga dirancang untuk menekan jumlah TKI illegal, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking). “Melalui pusat layanan migrasi di desa kita percaya bahwa pencegahan TKI non-prosedural bisa di tekan karena selama ini calo-calo banyak beredar di desa.”
(Baca juga: Rasio Tenaga Kerja Asing di Sektor Hulu Migas Terus Menurun)
Untuk mendukung program ini Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng dua perusahaan plat merah yaitu Telkom dan BNI. Telkom akan memberikan dukungan dalam pengembangan Kampung Digital, satunya melalui pemasaran online. Sementara BNI akan mendukung dalam pengelolaan Rumah Belajar Desmigratif sebagai sarana edukasi masyarakat.
Hanif mengungkapkan pada tahun 2017 rencananya akan ada 100 desa yang akan menjadi Desmigratif di 50 Kabupaten/Kota. Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur akan dibentuk 20 Desmigratif dari 10 Kabupaten/Kota Kantong TKI.
Selain itu, beberapa wilayah kantong TKI lain yang juga disasar berada di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
(Baca juga: Kredit Usaha Rakyat Tak Lagi Fokus pada Perdagangan)
