Serapan Anggaran Baru 58 Persen, Pejabat PUPR Diturunkan ke Lapangan
Penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih rendah. Hingga awal November baru mencapai 58 persen. Padahal tinggal dua bulan lagi tahun buku 2016 berakhir. Kementerian pun mengambil sederet langkah untuk menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan, di antaranya menurunkan pejabat ke lokasi proyek.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya sudah menginstruksikan pejabat eselon III dan IV untuk datang ke lokasi proyek guna mengawasi pekerjaan secara langsung. Dengan langkah ini, Basuki berharap proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat.
Selain itu, pengawasan secara online juga terus dilakukan. "Kami perintahkan lakukan kepada jajaran kami," ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Kamis (3/11). (Baca juga: Pemerintah Siapkan Porsi Besar Dana Infrastruktur untuk Daerah)
Meski terlihat masih rendah, penyerapan anggaran tahun ini sedikit lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Pada awal November 2015, penyerapannya hanya mencapai 52,3 persen. Meski baru separuh anggaran yang dibelanjakan, Basuki mengklaim pembangunan fisik di berbagai proyek telah mencapai 66,5 persen hingga awal November ini.
Untuk mempercepat proyek dan penyerapan, Kementerian PUPR juga mendorong pembebasan lahan dipercepat, agar konstruksi proyek bisa dimulai. Kementerian juga akan meminta kontraktor menagih pembayaran sesuai dan menambah jam kerja di lapangan.
"Kami juga meminta penyedia jasa menyediakan tenaga kerja untuk bekerja tiga shift per hari hingga tujuh hari per minggu," kata Basuki. (Baca: Jokowi Sentil Ahok, Dana DKI Jakarta Terbanyak Nganggur di Bank)
Untuk diketahui, tahun lalu Presiden Joko Widodo telah meminta empat kementerian untuk melakukan lelang dini. Kementerian PUPR salah satunya. Tiga lainnya yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keempat kementerian ini sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari. Jokowi berharap kementerian yang lain juga mengikuti langkah ini pada anggaran 2017. "Saya harapkan yang lain juga seperti itu," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa kemarin.
Sejauh ini, Kementerian PUPR sudah melakukan lelang dini sejumlah paket proyek dalam anggaran 2017, dengan plafon mencapai Rp 4,9 triliun dan 951 paket. Basuki mengatakan angka ini merupakan bagian dari 7.453 paket senilai Rp 61,5 triliun yang akan dilelang kementerian infrastruktur ini.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR mendapatkan anggaran Rp 101,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Angka ini lebih rendah dari pengajuan awal yakni sebesar Rp 105,5 triliun. (Baca juga: Kementerian PUPR Fokus Bangun Infrastruktur di Papua dan Perbatasan)
Basuki sempat mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua dan daerah perbatasan menjadi salah satu fokus Kementerian yang harus diselesaikan sebelum Pemerintahan Jokowi-JK berakhir. Pembangunan yang dimaksud yakni di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, termasuk Papua.
Ada sembilan kawasan yang menjadi perhatian PUPR untuk dibangun pintu lintas batas di kawasan perbatasan, yakni Aruk di Kabupaten Sambas, Entikong di Sanggau, Sebatik Tengah di Nunukan, Long Apari di Mahakam Hulu, Nanga Badau di Kapuas Hulu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Montain di Belu, Wini di Timur Tengah Utara dan Skouw di Jayapura.
Targetnya pembangunan pintu lintas batas tersebut bisa selesai tahun ini. "Pintu lintas batas ini untuk bangun ekonomi di perbatasan untuk bangun pasar-pasar, untuk jadikan aktifitas di sana, untuk jadi kawasan ekonomi baru di perbatasan," ujarnya, akhir Oktober lalu. (Baca juga: Kembangkan Tiga Lokasi Wisata, Pemerintah Utang Rp 3,9 Triliun)
