Pemerintah Siapkan Porsi Besar Dana Infrastruktur untuk Daerah

Desy Setyowati
27 Oktober 2016, 19:28
Proyek tol
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah tetap mengalokasikan dana jumbo untuk pembangunan infrastruktur pada tahun depan meski penerimaan negara masih seret. Namun, sebagian besar dana tersebut bakal mengalir ke daerah untuk pemerataan pembangunan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, alokasi dana untuk infrastruktur sebesar Rp 387,3 triliun. Jumlahnya naik Rp 70,2 triliun dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 317,1 triliun. 

Advertisement

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, dana infrastruktur yang dialirkan melalui transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 183,7 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur Rp 24 triliun, serta perkiraan dana transfer untuk infrastruktur Rp 124 triliun.

(Baca juga: 101 Proyek Jokowi untuk Perlancar Konektivitas)

Menurut dia, pengalokasian dana dalam jumlah besar untuk infrastruktur itu bertujuan menopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. “Anggaran ini agar fiskal tetap bisa mencapai tujuan, menstimulasi ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/10). Ia pun meyakinkan, Kementerian Keuangan telah merancang agar transfer dana infrastruktur ke daerah itu semakin berhati-hati. 

Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, anggaran infrastruktur untuk daerah tersebut mencapai 25 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya alokasi lantaran pemerintah menyesuaikan dengan porsi yang diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L). Tujuannya agar pembangunan merata baik di pusat maupun daerah.
 
Lebih jauh, Mardiasmo menerangkan, pemerintah bakal menerbitkan surat edaran terkait penggunaan dana desa untuk infrastruktur. Adapun surat edaran itu sudah dibahas dalam rapat dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
 
“Nanti akan ada Surat Edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN),” kata dia. (Baca juga: Bappenas Arahkan SMI Jadi Bank Pembangunan)

Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan, jenis proyek infrastruktur yang menjadi prioritas yakni pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer, jembatan 9,4 kilometer, jalur kereta api 550 kilometer spoors, pelabuhan laut di 55 lokasi, dan 13 bandara.

Untuk perlindungan sosial, dianggarkan untuk enam juta rumah tangga sasaran yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH), 14,3 juta rumah tangga penerima beras sejahtera (rastra), serta voucher bantuan pangan untuk 1,2 juta rumah tangga.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement