Disorot Jokowi, Menteri Rini Maklumi Lambannya Proyek Listrik PLN
Kementerian ESDM pun mencatat, pembangunan proyek pembangkit listrik 35 GW berjalan lambat. Hingga bulan lalu, hanya ada 0,6 persen pembangkit 35 GW yang sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan konstruksi.
(Baca: PLN Ubah Syarat, Pertamina Ancam Mundur dari Proyek Listrik Jawa 1)
Sudirman melihat, masalah utama pembangunan pembangkit listrik adalah kurangnya komunikasi dan kerjasama antara PLN dengan pihak-pihak terkait. Alhasil, megaproyek ini mulai dari proses perencanaan hingga pembangunannya tidak dapat berjalan lancar.
Salah satu contohnya adalah kelambanan PLN menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). PLN baru menyerahkan peta jalan pembangkit listrik saat tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pada akhir pekan lalu. Padahal, RUPTL itu penting sebagai pegangan bagi pemerintah dan investor untuk merencanakan proyek pembangunan pembangkit 35 GW.
Sementara itu, Wakil Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono pernah juga menyoroti kinerja manajemen PLN. “Alasan PLN (menunda keputusan proyek) tidak konsisten,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (18/5).
(Baca: Empat Faktor Penghambat Realisasi Megaproyek Listrik 35 GW)
Ia mengungkapkan, pemangkasan kewenangan Dewan Komisaris PLN turut menghambat penyelesaian proyek. Pihak direksi mengambil alih semua tanggung jawab dan memangkas kewenangan dewan komisaris dalam pelaksanaan lelang proyek.
Agung mencontohkan, terhambatnya pembangunan proyek Jawa-5 merupakan tanggung jawab PLN. Seperti diketahui, manajemen PLN secara sepihak membatalkan proses lelang pembangunan pembangkit listrik tersebut.
Dalihnya, PLN meragukan pengalaman peserta lelang dalam membangun proyek pembangkit listrik. Padahal, menurut Agung, lelang tersebut telah menggunakan skema ekspansi dan lelang terbatas. Dengan begitu, investor yang lolos seleksi sudah dapat dibuktikan kemampuannya.
