Pemerintah Biayai 9 Proyek Infrastruktur Rp 33 T dari Utang Cina
(Baca: Tiga Bank Besar Pemerintah Akan Tambah Utang ke Cina)
Pemerintah memang menginginkan proyek yang ditawarkan kepada Cina sudah matang, sehingga bisa langsung dilaksanakan. Apalagi sebelumnya sudah ada dana hibah senilai 30 juta renminbi dari negeri Tirai Bambu itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Jadi feasibility yang belum ada. Ini belum ditandatangani, tapi hampir ditandatangani dalam waktu dekat," kata Rizal.
Pembiayaan infrastuktur merupakan salah satu dari empat poin pembahasan dalam rapat pemerintah Indonesia dan Cina. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan empat poin itu adalah defisit neraca dagang Indonesia ke Cina, realisasi investasi yang masih minim, perpanjangan kerjasama Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), dan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.
(Baca: Utang Bank BUMN dari Cina Banyak Mengalir ke Sektor Manufaktur)
Ia menjelaskan, pemerintah berencana membangun jalan sepanjang 2.000 kilometer (km) dan jalan tol 1.000 km hingga tahun 2019. Selain itu membangun 15 bandara dan 24 pelabuhan. Untuk meningkatkan rasio penggunaan listrik dari 87 persen menjadi 97 persen pada 2019, pemerintah mencanangkan pembangunan proyek listrik 35 ribu mega watt (mw). Lalu, membangun 33 waduk dan 30 pembangkit listrik, serta pengembangan sistem irigasi seluas 1 juta hektare.
Untuk membangun itu semua, butuh dana US$ 368,9 miliar. Sebanyak 36,5 persen berasal dari swasta. Sementara anggaran pemerintah terbatas dan hanya bisa memenuhi 41 persen dari total pendanaan. "Karena itu kami luncurkan skema kemitraan pemerintah-swasta untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur," kata Darmin.
