Longgarkan Aturan Impor Sapi, Pemerintah Rilis Paket Ekonomi IX
Adapun jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan. Sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau. “Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat,” kata Darmin.
Selain melonggarkan kebijakan impor ternak, paket ekonomi jilid IX memuat percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pasalnya, kapasitas listrik terpasang di Indonesia hingga akhir 2015 lalu mencapai 53 Gigawatt (GW) dengan energi terjual mencapai 220 terra watt hour (TWH). Adapun rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5 persen. Padahal, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen pada 2019 mendatang.
“Untuk mencapai rasio tersebut diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8 persen per tahun,” kata Darmin. Target itu berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan adanya Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari paket ekonomi jilid IX ini, PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN, seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), danj lain-lain,” kata Darmin. Selain itu, menyediakan fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum. Ada pula pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik.
Namun, Darmin menegaskan, PLN wajib mengutamakan penggunaan barang atau jasa dalam negeri melalui proses pengadaan yang inovatif. Misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang atau jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan-pabrikan dalam negeri menyediakan komponen untuk sistem pembangkit listrik.
