Jokowi Luruskan Kabar Indonesia akan Ikut Kemitraan Trans Pasifik
Di satu sisi, Jokowi mengakui, keinginannya agar Indonesia bergabung dalam TPP memang perlu diperhitungkan secara matang. “Semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung secara detail,” katanya. Perhitungan tersebut terkait dengan apa yang menguntungkan bagi Indonesia kalau ikut dengan suatu blok kerjasama ekonomi atau dagang.
Selain itu, harus mempersiapkan perekonomian di dalam negeri untuk menghadapi era perdagangan bebas. Caranya adalah menghilangkan berbagai macam proteksi dan subsidi yang berlebihan karena itu dapat mengurangi daya saing dan nilai kompetitif Indonesia.
Cara lainnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. “Visi ke depan adalah visi kompetisi, visi persaingan, tidak ada yang lain,” katanya.
Di sisi lain, Indonesia tidak bisa lagi menolak untuk bergabung dengan kerjasama ekonomi dunia dengan alasan beum siap. Jokowi menunjuk contoh pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA) mulai Januari tahun depan. “Apakah bisa mengatakan, Indonesia menolak tidak akan bergabung dengan MEA? Tidak bisa,” tandasnya. Pasalnya, perekonomian dunia pascaperang dingin sudah berubah sangat cepat. Masing-masing negara perlu mengintegrasikan dirinya dalam kerjasama ekonomi. Seperti kerjasama dengan negara-negara ASEAN (MEA), TPP, kerjasama dengan blok ekonomi Cina (RCEP) dan kerjasama dengan Uni Eropa.
Di tempat terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman juga menyatakan Indonesia perlu hati-hati sebelum memutuskan bergabung dengan TPP. Ia menyarankan perlu memeriksa secara teliti setiap sektor kerjasama dagang dan ekonomi dalam TPP tersebut. Mulai dari aspek masa transisi, fleksibilitas, dan implikasinya terhadap peraturan di dalam negeri.
Selain itu, menyiapkan negosiator yang handal untuk menegosiasikan berbagai persyaratan dalam kerjasama itu. “Negosiator itu didukung oleh tim yang memenuhi syarat dari para ahli hukum internasional dan hukum bisnis,” kata Rizal saat memaparkan makalahnya dalam acara Bank Dunia di Jakarta, Selasa lalu (15/12).
