Jurus Pemerintah Menyehatkan UMKM dari Hantaman Corona
Contoh yang bisa diambil adalah perlakuan pemerintah Norwegia, Belanda, dan Amerika Serikat (AS). Di tiga negara itu UMKM mendapat bantuan langsung tunai dengan besaran disesuaikan berat dampak yang dialami. Media pun menilai langkah pemerintah saat ini lebih cenderung mencari titik temu antara keterbatasan fiskal dan kesulitan likuiditas perbankan.
Semestinya, kata dia, pemerintah bisa menetapkan skala prioritas daalam membuat stimulus. Prioritas pertama adalah usaha mikro dan kecil. Setelah selesai, baru menangani usaha menengah dan besar. Skala prioritas juga bisa diterapkan berdasarkan sektor usaha. Sektor industri makanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif perlu didahulukan karena permintaannya anjlok.
“Sehingga dengan kapsitas fiskal terbatas kita bisa menembak mana yang bisa didahulukan,” kata dia.
(Baca: Gandeng E-Commerce, Kemenkop Target 10 Juta UMKM Gunakan Market Place)
Ketua Umum Induk Koperasi Usaha Wanita Indonesia (INKOWAPI) cum Wakil Ketua Komite UMKM KADIN, Sharmilla Yahya, menilai pemerintah perlu memberikan stimulus di luar skema perbankan agar bisa menjangkau usaha mikro dan kecil yang tak bankable tapi jumlahnya paling banyak.
Data Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2019 menyatakan 98,68% dari total UMKM adalah usaha mikro. Lalu usaha kecil berjumlah 1,22% dan usaha menengah sebanyak 0,09%. Namun data BPS pada 2018 menyatakan, hanya 11,7% dari usaha mikro dan kecil memperoleh atau mengajukan kredit. Sisanya sebanyak 88,30% tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Data OJK pada 2020 pun menyebut, pelaku UMKM yang sudah memiliki rekening sebanyak 12,67 juta atau 19,74% dari target penerima subsidi bunga dari pemerintah.
“Stimulus yang benar-benar ke UMKM secara langsung apa? Penjaminan modal kerja, tapi lembaga Askrindo dan Jamkrindo yang kasih. Itu selektif lagi sekarang,” kata Sharmilla kepada Katadata.co.id.
Jumlah UMKM di Indonesia bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:
Sharmilla khawatir dengan skema stimulus saat ini yang terjadi hanya pencatatan saja antarlembaga pemerintah dan bank-bank penyalur yang juga didominasi BUMN lantaran belum ada uang beredar di UMKM. Padahal, dalam tiga bulan kedepan UMKM khususnya usaha mikro dan kecil akan tertekan jika tak mempunyai dana cadangan. “Karena keuntungan hari ini hanya untuk besok. Mesti ada uang cash untuk stimulusnya,” kata dia.
Kritik keduanya tak berlebihan. Omar Prawirangera, pemilik kedai kopi bernama Dua Coffee, mengaku tak bisa mendapat stimulus dari pemerintah lantaran memulai usaha dengan modal pribadi. Padahal, usahanya sempat terpuruk dan mengalami penurunan omzet hingga 80% di empat cabang gerainya.
“Sebelum pandemi omzet kotor Rp 300 juta-400 juta,” kata Omar kepada Katadata.co.id.
(Baca: Dua Kebijakan Hadapi Covid-19: Kesehatan Sekaligus Pemulihan Ekonomi)
Ia mengaku, stimulus justru diterimanya dari pemerintah negara Paman Sam untuk cabang gerainya di Washington D.C. Ia mendapat bantuan tunai untuk biaya sewa dan gaji karyawan selaman pandemi. “Prosesnya gampang kok. Kami mengajukan, mereka menilai bebannya, lalu diberi uang,” kata Omar.
Guna mengerek omzet tanpa bantuan pemerintah, Omar mendiversifikasi produk dengan menjual kopi kemasan satu liter secara daring. Rupanya banyak peminat dan omzetnya terkerek lagi bahkan melebihi hasil penjualan offline.
Omar tak sendiri. Reval pemilik Maritim Travel dan Norman pemilik Chicken Forest yang diceritakan sebelumnya juga memulai usahanya dengan modal pribadi. Mereka tak mendapat stimulus pemerintah yang disalurkan melalui skema perbankan. Hanya Nur, pemilik konveksi Gazalba, yang berpeluang mendapatkan subsidi bunga kredit dari pemerintah.
Hasil survei KIC pun menyatakan 90,8% UMKM di Jabodetabek memulai usaha dengan modal pribadi dan berpeluang tak mendapat stimulus pemerintah lewat skema perbankan. Data sumber modal UMKM selengkapnya bisa dilihat di grafik berikut:
Sebanyak 66,5% UMKM di Jabodetabek tak menerima bantuan dalam bentuk apapun dan 19,9% mendapat bantuan sembako atau non-tunai. Sementara itu, UMKM yang mendapat bantuan sesuai skema pemerintah hanya sedikit. Misalnya, stimulus melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 5,3%, dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) 1,9%, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar 0,5%. Begitupun hanya 22,3% UMKM yang berdagang daring tanpa kendala dan berpeluang mengerek omzet secara mandiri seperti Omar.
“Kalau bagi saya sih perlu pemerintah melakukan pendampingan digital. Bisa kerja sama dengan platform. Seperti Kemendikbud menggandeng Netflix,” kata Omar.
Strategi Lain Pemerintah
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyadari pentingnya bantuan yang bisa dirasakan langsung oleh UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Saat ini banyak tawaran modal kerja pemerintah tak terserap akibat rendahnya daya beli masyarakat. Ia pun berencana mengalihkan sebagian dana modal kerja untuk program bantuan sosial.
“Saya sekarang sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan bagaimana kalau kita revisi, digeser, jadi diperluas juga program bansosnya,” kata Teten dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (23/6).
Teten menilai para pelaku usaha mikro yang terdampak corona sudah bisa dikategorikan kelompok miskin baru. Hal ini karena mayoritas sudah menutup usahanya dan tak memiliki mata pencarian lain.
Pada Senin (22/6), Katadata sempat menanyakan kepada Staf Khusus Kemenkeu Bidang Fiskal, Masyita Crystalin, terkait kemungkinan pemberian stimulus berupa bantuan langsung di luar skema perbankan. Namun, sampai berita ini ditulis pertanyaan belum dijawab.
(Baca: Jubir Presiden Sebut PSBB Tak Bisa Terlalu Lama Demi Selamatkan UMKM)
(Baca: Latih UMKM Jualan Online, Pelapak di Lazada Dapat Komisi)
Pendampingan digital pun tengah dipersiapkan pemerintah. Direktur SMESCO Leonard Theosabrata menyatakan baru saja meluncurkan program pendampingan digital untuk UMKM. Program itu diberi nama: Kakak Asuh UMKM (KAU). Konsepnya adalah seorang individu atau UMKM yang ingin menjadi kakak asuh dilatih oleh SMESCO dan Kemenkop bekerja sama dengan Lazada.
Pasca pelatihan, individu dan UMKM tersebut bertanggung jawab mengadopsi tiga UMKM yang belum melek digital. “Jadi pelatihan digital marketers. Tugasnya melatih adik asuhnya untuk on boarding dan pelatihan sales automatization,” kata Leonard kepada Katadata.co.id.
SMESCO juga menyiapkan program bernama Spark Trade. Program ini bertujuan meningkatkan skor kredit UMKM baru sehingga bisa ramah skema perbankan atau bankable. Program ini pun bersifat business to business tanpa ada komponen e-commerce. “Seperti pelatihan freelancer.com. Ada listing supplier, ada listing demand. Kalau ada perputaran di platform lain, bukan kita,” jelasnya.
Dengan begitu UMKM akan memiliki kredit skor. Sehingga, kata Leonard, sewaktu-waktu UMKM peserta butuh pembiayaan, SMESCO bisa memberi laporan kepada bank mengenai rekam jejaknya. Misalnya, sudah pernah berapa kali UMKM itu mengikuti pelatihan, pameran, dan nilai transaksinya. Harapannya perbankan akan melihat UMKM tersebut sudah bankable. “Saya rencanakan tiga bulan dari sekarang. Agustus dimulai,” kata Leonard.
