Luhut Targetkan Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah di 10 Kota
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bakal mendukung penuh segala program pengelolaan sampah berkelanjutan. Menurutnya, permasalahan sampah ini harus segera diatasi agar tak berdampak negatif bagi kesehatan maupun perekonomian, termasuk pariwisata.
Luhut mengatakan, sampah merupakan permasalahan besar. Di kota besar seperti Jakarta, jumlah sampah plastik setiap harinya bisa mencapai 8 ribu ton. Oleh karena itu, perlu langkah tak biasa dalam mengatasi permasalahan sampah plastik.
Terlebih lagi, pada 2025 pemerintah menargetkan bisa mengurangi 30% sampah plastik serta menangani 70% sampah lainnya melalui gerakkan 3R atau reduce, reuse dan recycle.
"Pemerintah sangat concern pengelolaan sampah plastik, sehingga harus mengambil langkah tak biasa. Pendekatan sistem penanganan sampah berbasis plastik, misalnya melalui fasilitas pengelolaan sampah menjadi bahan bakar (Refuse Derifered Fuel/RDF)," katanya dalam sambutan peluncuran Packaging Recovery Organization (PRO), Selasa (25/08).
Teknologi pengelolaan sampah RDF ini memungkinkan sampah dikelola melalui proses homogenizers menjadi ukuran/butiran kecil (pellet). Selanjutnya, bahan ini bisa digunakan sebagai energi baru terbarukan atau EBT dan menggantikan batu bara.
Saat ini, program tersebut sudah ada di Cilacap, Jawa Tengah. Dia pun menargetkan pengadaan program serupa di 10 kota lainnya dengan volume sampah di bawah 200 ton per hari.
Namun, dalam implementasi pengendalian sampah, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah dan swasta.
Dia pun menyambut baik pembentukan organisasi pemulihan pengemasan sampah atau PRO sebagai organisasi sukarela industri yang terpisah dari bisnis dan bergerak di bidang mengumpulkan dan mendaur ulang kemasan.
PRO terbentuk dari beberapa anggota yang terdiri dari industri manufaktur (brand owner), peretail dan industri pengemasan.
Dia pun berharap PRO bisa bekerjasama dengan pemerintah, mendisiplinkan masalah sampah dan organisasi ini bisa dikeloala secara independen.
"Apa saja yang Anda perlu, akan kita dorong. Supaya sampah tidak menjadi dampak negatif bagi kesehatan, pariwisata atau apapun. Saya akan mendukung penuh. Kalau ada hambatan apaaun saya siap bantu," kata Luhut.
Organisasi Pengelola Sampah Kemasan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment (PRAISE) mentatakan, organisasi PRO akan membantu industsri melakukan pengumpulan, edukasi untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
Pengumpulan sampah kemasan saat ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Oleh karena itu, organisasi ini diharapkan mampu mendorong kerja sama dengan bank sampah, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha informal (pemulung) dalam mendukung ekonomi sirkular.
"Kerja sama juga bisa dibangun dengan pemerintah daerah untuk memperkuat PRO," katanya.
Indonesia PRO diluncurkan dengan menggandeng enam perusahaan multinasional, yakni Danone, Nestle, Unilever, Indofood, Tetra Pak dan Coca Cola. Uji coba aplikasi daur ulang kemasan plastik akan dilakukan di Surabaya dan Bali tahun ini.
Direktur Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar pun mendukung inisiatif anggota PRO.
Menurutnya, PRO menjadi bagian dari manajemen pengelolaan sampah dengan menggunakan cara-cara tak biasa. Apalagi, Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjadi aturan dasar pengelolaan sampah, mengatur masalah tanggung jawab tiap indivisu dan stakeholder.
Pasal 12 UU ini menyebutkan, stakeholder wajib mengurangi dan mengelola sampah. "Dalam konteks ini pemeruntah berupaya menyiapkan regulasinya dari hulu hingga hilir. Stake holder mengelola sampah," kataya.
Oleh karenanya, sirkular ekonomi ini bisa menjadi narasi besar menyelesaikan persoalan sampahdi Indonesia. Sirkular ini juga sudah memiliki ekosistemnya dari huku sampai hilir.
"PRO ini bisa meningkatkan sinergitas dan memperbesar ekosistem sirkular ekonomi. Sesuai harapan presiden, sebisa mungkin ke depan, kita harus sediakan bahan baku industri dalur ulang Indonesia," ujar dia.
