Langkah Baru Pemerintah untuk Pangkas Biaya Logistik jadi 17%
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sektor logistik Indonesia saat ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan Covid-19, tetapi juga ASEAN Connectivity 2025. Selain itu, Indonesia juga kini tengah berupaya menjadi negara terbesar ketujuh dunia pada 2030.
"Penurunan biaya logistik ini seharusnya merupakan rangkaian ke arah sana," ujar Yukki.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga pernah menyinggung masalah biaya logistik di Indonesia yang mahal lantaran masih banyaknya perizinan yang berulang. Hal tersebut ditambah kuatnya ego sektoral dari kementerian/lembaga terkait. “Kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas via video conference beberpaa waktu lalu.
Pada awal Maret lalu Jokowi juga menyatakan kecewa dengan program tol laut yang telah bergulir sejak 2015 lalu. Program tersebut tak mampu mengurangi disparitas harga antardaerah maupun tak berhasil memangkas biaya logistik antardaerah.
Jokowi menyebutkan biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih lebih mahal dibandingkan dari Jakarta ke Hong Kong, Bangkok, dan Shanghai. Biaya pengiriman barang dari Surabaya ke Makassar bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan ke Singapura.
Atas dasar itu, Jokowi meminta jajarannya menyelesaikan masalah tersebut secara detail dan komprehensif. Menurutnya, tol laut harus dikontrol dan menjadi semakin efisien.
