Pemerintah Kebut Implementasi Perjanjian Dagang, Sudah Siapkah RI?
Komponen transaksi berjalan ini ada empat, neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, neraca pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Neraca perdagangan barang surplus, namun terus mengecil, bahkan pada 2018 defisit. Sama halnya dengan neraca perdagangan jasa yang selalu defisit.
Defisit lainnya juga terjadi pada neraca pendapatan primer. Ini sangat terkait dengan aliran modal. Sedangkan neraca pendapatan sekunder surplus, salah satunya berkat remitansi dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Transaksi berjalan tidak membaik, bahkan terus menurun. Pada 2018-2019 bahkan transaksi berjalan kita mengalami defisit yang besar. Kalau kita lihat perjanjian-perjanjian sebelumnya itu belum mampu membuat kinerja ekspor kita lebih baik," ujarnya beberapa waktu lalu (19/3).
Piter tidak mempermasalahkan isi dari tiap-tiap perjanjian dagang yang menurutnya sudah dirancang sebaik mungkin untuk Indonesia. Ia pun memberikan apresiasi tinggi kepada Kemendag yang telah memperjuangkan perjanjian dagang tersebut hingga terwujud.
Dia mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam menyiapkan industri manufaktur yang berdaya saing di pasar ekspor. Menurut dia, hal ini terlihat dari kontribusi industri manufaktur yang terus turun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Semua perjanjian kita isinya bagus, tapi yang kurang adalah kita meliberalisasi perdagangan tapi tidak siap dengan barang dagangannya. Teman-teman di Kemendag asyik membuka pasar tapi barang yang ingin kita jual tidak cukup tersedia," kata Piter.
Akibatnya, Indonesia tidak mampu berjualan di luar negeri, pasar dalam negeri kebanjiran barang impor. Surplus perdagangan barang semakin kecil bahkan negatif besar pada 2018, sedikit membaik pada 2019, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan neraca transaksi berjalan.
Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kemampuan industri manufaktur untuk berproduksi, meningkatkan regional value chain, mengembangkan linkage dari industri hulu hingga hilir sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada bahan pembantu dan penolong impor. "Ini yang harus kita perbaiki," tukasnya.
