Perlu Upaya Lebih untuk Turunkan Emisi Sektor Transportasi
Pada tahun 2019, Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara, dan menurut Laporan Kualitas Udara Dunia 2021 yang dikeluarkan oleh AQ Air, Jakarta menempati peringkat ke-12 di antara ibu kota dunia dalam hal rata-rata konsentrasi PM2.5 tahunan (39,2 μg/m3), tingkat yang jauh melebihi nilai Pedoman Kualitas Udara Organisasi Kesehatan Dunia sebesar 5 μg/m3.
Pada tahun 2015, Bank Dunia memperkirakan dampak moneter dari tingkat polusi udara yang tinggi di Jakarta mencapai USD 16 miliar, bila dibandingkan dengan anggaran kesehatan nasional pada tahun yang sama, angka ini 3 kali lipat jumlahnya. Beban ini terutama bersurmber dari dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kota.
“Data emisi ini diharapkan bisa memberikan informasi yang sangat penting kepada pemangku kebijakan dalam menangani polusi udara, terutama di sektor transportasi,” ujar Puji.
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Yusiono A Supalal, menilai, remote sensing technology bisa digunakan untuk menginventarisasi terkait data kendaraan yang membuat polusi udara.
Menurutnya, perkembangan teknologi inilah yang harusnya bisa gunakan untuk sesuatu yang positif. Teknologi remote sensing nantinya bisa dikolaborasikan dengan kebijakan yang sudah dilakukan atau berjalan di Ibu Kota.
Misalnya saja, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang berlangsung pengujian emisi kendaraan. Terdapat 300 titik tempat pengujian emisi, termasuk di bengkel-bengkel.
Teknologi ini bisa memastikan kendaraan yang telah diuji di bengkel, dapat diuji juga ketika berada di jalan raya. Alhasil, teknologi remote sensing bisa menjadi masukan juga untuk Pemprov DKI Jakarta.
Paling tidak, kata dia, ada dua sisi dari teknologi remote sensing dalam mengukur emisi kendaraan. Pertama dari sisi kebijakan dan kedua dari sisi teknologi. Teknologi akan membantu pengambilan kebijakan.
“Contohnya, kendaraan yang berusia di atas 10 tahun akan menghasilkan emisi buruk. Kebijakan apa yang harus diambil? Maka Pemprov DKI membatasi usia angkutan umum maksimal 10 tahun. Ini sudah kami terapkan dan terbukti, kendaraan yang memiliki usia muda maka emisinya juga rendah. Intinya Pemprov DKI mengambil kebijakan dari data yang didapatkan agar tidak salah sasaran dalam membuat kebijakan,” kata Yusiono.
Pelaksana pada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Patia J Monangdo mengatakan, implementasi green transportation sangat diperlukan.
Secara global, menurut dia, sektor transportasi adalah penyumbang terbesar pertama emisi karbondioksida pada lingkungan. Transportasi darat adalah kontributor terbesar terhadap emisi karbondioksida baik secara global maupun domestik pada area urban. Di Jakarta, 78% emisi karbondioksida berasal dari transportasi darat.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan program pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBBB). Peta jalan pengembangan KBLBB berisikan panduan penguasaan komponen utama yang terdiri dari baterai, motor listrik dan konverter.
Industri Beterai merupakan komponen utama yang berpotensial dikembangkan di dalam negeri. Pada saat ini sudah terdapat Perusahaan Industri Baterai yang memproduksi dari Penambangan sampai dengan produksi Baterai Cell.
Pengembangan komponen utama lyakni motor listrik dan inverter sangat tergantung pada economic of scale/volume.
“Kami berpendapat bahwa project ini sangat baik untuk bisa membantu Kemenperin untuk mengumpulkan data dan menjadi dasar pemerintah merumuskan kebijakan ke depan,” kata Patia.
