Luhut Minta Pengawas Proyek IKN Pakai Tenaga Asing, Ini Respons PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menanggapi kabar terkait rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan untuk menggunakan pengawas konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dari tenaga kerja asing.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan belum mengetahui progres dan rencana terkait penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas konstruksi proyek IKN.
"Saya belum tahu itu seperti apa, no comment dulu ya. Saya juga belum tahu progresnya seperti apa. Itu kan baru disampaikan seperti itu, detailnya seperti apa kami belum tahu," kata Rachman usai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/6).
Meski demikian, dia memastikan pihaknya aktif melakukan pelatihan sumber daya manusia dari sisi perencana hingga pengawas. Oleh sebab itu, komisi V DPR RI mengusulkan untuk lebih meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja konstruksi lokal, termasuk memperbanyak sertifikasi untuk para pekerja.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, mengatakan apabila dalam proyek IKN membutuhkan pekerja asing maka akan ada penyetaraan kualifikasi, dan proses dari kualifikasi tersebut akan dilakukan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi.
"Jadi kita juga tetap memperhatikan kualifikasi, dan klasifikasi sesuai dengan peruntukannya yang dibutuhkan di lapangan," ujar Dewi.
Menurut data Ditjen Bina Konstruksi, pihaknya menargetkan 8.500 tenaga kerja lokal yang akan diserap untuk proyek IKN. Namun, untuk saat ini realisasi nya baru mencapai 30% atau sebanyak 2.615 orang.
Sebelumnya, pemerintah berencana menggunakan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, hal tersebut dilakukan demi menjaga kualitas infrastruktur ibu kota baru.
