Buruh Minta UMP Naik 15%: Upah Brasil Naik 13%, Ekonomi RI lebih Baik
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan menggelar mogok nasional yang dapat melumpuhkan produksi jika permintaan kenaikan upah minumum provinsi atau UMP 2024 tak naik 15% sesuai permintaan buruh. Ketua KSPI Said Iqbal membandingkan kenaikan upah yang diberikan pemerintah Brasil sebesar 13% meski kondisi ekonominya tak lebih baik dibandingkan Indonesia.
"Brasil menaikkan upah 13%, padahal inflasi mereka sekitar 4% dan pertumbuhan eknomi 3%, Makro ekonomi tak lebih bagus dibandingkan Indonesia. Masa UMP kita naik lebih rendah," ujar Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).
Ia mengatakan, pemerintah dan pengusaha saat ini bersatu dalam menyepakati kenaikan UMP menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Menurut dia, formula tersebut dibuat tanpa kesepakatan dari pihak buruh dan membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.
"Karena pemerintah dan pengusaha bersatu, maka buruh melawan," kata dia.
Said memperkirakan, terdapat sekitar lima juta buruh dari 100 pabrik di seluruh Indonesia. Dengan demikian, menurut dia, pabrik-pabrik akan lumpuh beroperasi. Para buruh saat mogok nasional akan berhenti bekerja sehingga pabrik berhenti produksi. Sebagian akan berunjuk rasa di depan pabrik, sedangkan sebagian lainnya akan berunjuk rasa di depan gedung-gedung-gedung pemerintahan.
"Tujuan mogok nasional adalah melumpuhkan produksi dan ekonomi nasional untuk memaksa berunding," ujar dia.
Ia menegaskan, mogok nasional bukan mogok kerja tetapi aksi unjuk rasa yang dilakukan secara nasional. Dengan demikian, menurut dia, aksi ini dilindungi oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja dan buruh dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.
"Mogok kerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 harus dilakukan setelah melalui proses negoisasi dengan pengusaha. Untuk apa negosiasi dengan pemerintah? Toh, UMP ini yang menetapkan pemerintah. Jadi kami bukan mogok kerja, tapi unjuk rasa," kata dia.
Pemerintah mengatur formula perhitungan UMP 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Formula perhitungan UMP dalam beleid tersebut, terdiri dari proyeksi inflasi, ditambah proyeksi pertumbuhan ekonomi dikalikan dengan alfa. Alfa berada dalam rentang 0,1 hingga 0,3 yang ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota. Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.
Pemerintah mengumumkan target pertumbuhan ekonomi 2024 adalah 5,2% dan inflasi sebesar 2,8%. Dengan proyeksi tersebut, maka kenaikan UMP jika dihitung secara nasional pada tahun depan menggunakan formula sesuai Pepres Nomor 51 Tahun 2023 adalah sebesar 3,32% hingga 4,36%.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo sebelumnya menilai ancaman mogok nasional oleh serikat buruh terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP sebesar 15% pada tahun depan tak menyelesaikan masalah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut, kenaikan UMP hingga dua digit berpotensi membuat banyak perusahaan gulung tikar.
"Sebenarnya bukan masalah di upah, tapi daya beli. Kalau upahnya tinggi tapi habis itu inflasi bagaimana? Kan hal itu sering terjadi," kata Bob kepada Katadata.co.id, Senin (13/11).
Dengan demikian, menurut dia, perhitungan UMP 2024 sudah seharusnya mengikuti aturan yang telah diterbitkan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Benarkah kenaikan UMP di Brasil mencapai 13%?
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menaikkan upah minimum terakhir kali pada Mei 2023 dari 1.302 reais atau sekitar Rp 3,83 juta pada 2022 menjadi 1.320 reais atau sekitar Rp 3,88 juta, naik sekitar 1,3%. Meski demikian, Silva telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang memastikan upah buruh akan selalu naik setiap tahunnya.
Ia juga menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak dari menjadi 2.640 reais atau setara Rp 7,7 juta dari sebelumnya 1.904 reais. Dengan demikian, pekerja dengan upah di bawah Rp 7,7 juta tak perlu membayar pajak.
