Kemendag: Harga Beras Masih Tinggi, Tapi Tak Naik Lagi
Buat ringkasan dengan AI
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, harga beras saat ini sudah stabil. Hal tersebut disampaikan saat menanggapi gagalnya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menekan harga beras tahun lalu.
Badan Pangan Nasional mendata rata-rata harga beras premium secara nasional bergerak di kisaran Rp 15.000 per kilogram, sedangkan harga beras medium bergerak di kisaran Rp 13.200 per kilogram.
"Kalau harga beras posisinya sudah tidak ada gejolak. Memang posisi harga beras masih tinggi, tapi sudah tidak ada kenaikan lagi," kata Suhanto di Kementerian Perdagangan, Jumat (12/1).
Bapanas mendata, harga beras premium tertinggi ada di Papua yang mencapai Rp 18.370 per kg, sedangkan terendah di Sulawesi Barat senilai Rp 13.940 per kg. Harga Eceran Tertinggi beras premium adalah Rp 13.900 sampai Rp 14.800 per kilogram tergantung daerah. Harga beras medium paling tinggi ditemukan di Papua senilai Rp 15.960 per kg, sedangkan terendah di Kalimantan Selatan yakni Rp 11.930 per kilogram.
Pemerintah mengatur HET beras medium senilai Rp 10.900 sampai 11.800 per kg tergantung daerah. Dengan demikian, harga beras di dalam negeri saat ini masih lebih tinggi dari HET. Oleh karena itu,
Direktur Utama Perum Bulog Bayi Krisnamurthi mengatakan, bantuan pangan dan program SPHP sepanjang 2023 belum mampu menekan harga beras di semua daerah. Bayu pun mengatakan, harga beras saat ini stabil tinggi. Menurut dia, peningkatan harga beras didorong oleh penurunan produksi beras secara tahunan pada 2023.
Badan Pusat Statistik mendata surplus beras pada tahun lalu hanya mencapai 300 ribu ton, anjlok dibandingkan 2022 yang mencapai 1 juta ton. Pada saat yang sama, Bayu mencatat volume beras SPHP pada tahun lalu mencapai 1,2 juta ton.
Bayu menilai beras SPHP dijual ditingkat komersial dengan harga cukup murah dibandingkan beras sejenisnya. Penyaluran beras SPHP sebenarnya terbukti mampu menekan harga beras di sejumlah daerah.
“Tetapi kuncinya masih tetap harus diproduksi. Kuncinya itu. Tambahan dari impor yang 2 juta ton atau mungkin bisa lebih dari itu, itu hanya bisa menjaga saja. Mengisi iya, tadinya terjadi kekurangan tapi bisa jadi turun? paling tidak di tahun 2023 itu tidak terbukti,” katanya.
