Ada Surat Edaran, Mendagri: Besaran Pajak Hiburan Hak Kepala Daerah

Haryadi menilai pajak hiburan tidak bisa disamakan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah atau PPnBM. Menurut dia, industri hiburan bukan sesuatu yang bisa dipersonalisasi kepada setiap konsumen.

Oleh karena itu, Haryadi menyarankan pemerintah langsung menutup industri hiburan secara tegas daripada menggunakan aturan pajak.

"Jangan main pajak, tidak bagus. Kami tahu persis justifikasi Kementerian Keuangan sangat lemah. Lebih banyak pada faktor-faktor 'ideologis', bukan ekonomi riil," ujarnya.

Beberapa daerah telah menetapkan tarif pajak hiburan 40% - 75%. DKI Jakarta misalnya, menaikkan tarif dari 25% menjadi 40% melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

Kabupaten Badung menetapkan pajak hiburan naik dari 15% menjadi 40% melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023.

Rincian pajak hiburan per daerah sebagai berikut:

Pajak hiburan daerah 40%:

1. Surakarta
2. Yogyakarta
3. Klungkung
4. Mataram

Pajak hiburan daerah 50%:

1. Sawahlunto
2. Kabupaten Bandung
3. Kabupaten Bogor
4. Sukabumi
5. Surabaya

Pajak hiburan daerah 75%:

1. Aceh Besar
2. Banda Aceh
3. Binjai
4. Padang
5. Kota Bogor
6. Depok