Pemerintah Akui Konstruksi IKN Sempat Terkendala Pasokan Material
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakui konstruksi IKN sempat terkendala pasokan material ke IKN yang terhambat pada 2022. Namun, pemerintah menekankan masalah tersebut sudah terselesaikan, tercermin dari progres konstruksi Istana Kepresidenan yang telah mencapai sekitar 90%.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pembangunan infrastruktur IKN Tahap I kekurangan pasokan dan peralatan konstruksi. Selain itu, harga batu split dan sewa tongkang tidak sepenuhnya terkendali.
"Banyak kapal tongkang saat awal-awal konstruksi IKN mengangkut batu bara, sehingga pengangkutan material konstruksi terganggu. Sekarang sudah bisa diatasi," kata Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di kantornya, Jumat (14/6).
Danis menjelaskan, mayoritas material saat awal konstruksi IKN berasal dari Sulawesi Tengah. Minimnya kapal tongkang memaksa pemerintah mendapatkan bahan material dari Pulau Jawa, seperti Banten dan Jawa Timur.
Ia menekankan, pasokan material konstruksi ke IKN kini telah lancar dari Sulawesi Tengah. Hal tersebut tercermin dari perkembangan konstruksi sebagian infrastruktur di IKN.
Danis mencontohkan perkembangan konstruksi Istana Kepresidenan yang telah sebesar 73% saat ini dan Kantor Presiden yang mencapai 89,99% Ia menargetkan konstruksi kompleks Istana Kepresidenan mencapai 95% pada Agustus 2024. Jaringan listrik dan fungsi-fungsi mekanis di Kompleks Istana Kepresidenan sudah dapat berfungsi penuh pada saat itu.
BPK sebelumnya menyarankan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Dokumen tersebut menganjurkan agar pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala.
BPK mendorong pemantauan dan evaluasi kebutuhan material berkoordinasi dengan:
- Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastruktur IKN.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemutakhiran harga material batu split.
- Stakeholder terkait di luar Kementerian PUPR guna bersama-sama merencanakan suatu skema atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN.
- Pihak Otorita IKN dalam menerima dan mengelola aset hasil pengadaan dan/atau pembangunan pada pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan tahap selanjutnya dengan cara merancang timeline serah terima aset.
