Anggota RSPO Adopsi Standar Baru Sawit Berkelanjutan, Ini Poin-poin Perubahannya

Bangkok-Para anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil sepakat untuk mengadopsi prinsip dan kriteria atau P&C RSPO 2024 dan Standar Petani Swadaya atau ISH. Standar terbaru ini disepakati dalam Sidang Umum RSPO ke-21 yang digelar di Bangkok pada 11-13 November 2024. 

Kepala Eksekutif RSPO Joseph D'Cruz menjelaskan, proses revisi standar RSPO melibatkan pengetahuan dan pengalaman para petani kecil, LSM sosial dan lingkungan, auditor dan pakar dari Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan India selama dua tahun. Adapun perubahan besar dalam pembaruan standar ini adalah RSPO mencoba membuat standar yang lebih mudah diterapkan, lebih jelas, serta berdampak dan memiliki auditabilits lebih baik sehingga dapat benar-benar melacak kemajuan dalam praktik berkelanjutan.

"Standar dirancang dan disetujui oleh semua anggota, tidak dilakukan oleh konsultan atauorang luar. Kami menghabiskan waktu dua tahun untuk mengerjakan ini," ujar  pria yang akrab disapa JD kepada Katadata.co.id di sela-sela The Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT 2024) di Bangkok, Selasa (12/11). 

Meski dibuat lebih jelas dan mudah diterapkan oleh para anggotanya, JD memastikan bahwa tidak ada kemunduran dibandingkan prinsip dan kriteria atau P&C RSPO 2018 dan Standar Petani Swadaya (ISH) RSPO 2019. Standar RSPO 2024, menurut dia, adalah  evolusi berulang dari persyaratan untuk kejelasan, auditabilitas, penerapan, dan relevansi pasar yang lebih baik.

"Standar yang direvisi akan berlaku efektif 12 bulan setelah adopsi, setelah masa transisi 12 bulan," ujar JD. 

JD juga memastikan standar 2024 telah diperkuat dalam integrasinya dengan sistem sertifikasi RSPO melalui prisma, sistem baru RSPO yang menyediakan data digital dan keterlacakan rantai pasokan digital. Sistem ini berfungsi sebagai alat pendukung bagi para anggota untuk memperkuat penilaian risiko dan uji tuntas untuk kepatuhan regulasi yang muncul.

 Apa Saja Pembaruan dalam Standar RSPO 2024?P

1. Penyempurnaan pendekatan terhadap deforestasi dan keberlanjutan lingkungan

Salah atu inti dari revisi standar ini adalah peningkatan penerapan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (HCV-HCS) Terpadu. Kerangka indikator yang dirumuskan ulang meningkatkan kejelasan terkait bagaimana  kebijakan perlindungan ekosistem yang penting, memastikan bahwa pembukaan lahan dilakukan dengan bertanggung jawab. Selain itu, indikator baru tentang konsumsi dan penarikan air diperkenalkan, untuk mengatasi potensi masalah kelangkaan air di masa mendatang.

2. Pendahuluan uji tuntas hak asasi manusia:

Perusahaan diharuskan melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi dampak hak asasi manusia yang ada dan potensial dalam operasi mereka dan pemasok langsung mereka dan untuk mengembangkan rencana aksi untuk mengatasinya. Perusahaan juga harus memperkuat keterlibatan petani kecil.

Standar Petani Kecil Mandiri (ISH) telah disempurnakan agar lebih jelas sehingga diharapkan lebih banyak petani yang mendpatkan akses lebih baik ke sertifikasi dan pasar baru.

3. Peningkatan Auditabilitas dan Implementasi

Peta jalan yang jelas digariskan untuk menyeimbangkan ekologi lingkungan, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, dan hak-hak masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih jelas, lebih dapat diaudit, dan lebih dapat diimplementasikan maka akan memperkuat jaminan praktik berkelanjutan.

Proses revisi yang inklusif

Direktur Jaminan HCV Network Ruth Silva mengatakan, fokus pada petani telah menjadi tambahan penting bagi standar terbaru RSPO, sehingga tidak hanya terkait dengan pendekatan dan perlindungan nilai konservasi tinggi atau mencapai tidak adanya deforestasi.

Nilai konservasi tinggi atau high conservation value (HCV) mencakup nilai-nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang sangat penting. Mulai dari spesies endemik hingga situs keramat, habitat alami semua termasuk ke dalamnya.

"Pengelompokan semua indikator yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan memberikan gambaran yang lebih baik dan holistik tentang implementasi, yang akan memudahkan petani maupun auditor untuk melakukan verifikasi.”

Hingga tahun 2023, sertifikasi RSPO telah melindungi lebih dari 466.600 hektar hutan dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi sejak mengadopsi kedua pendekatan tersebut. Sertifikasi RSPO telah melindungi dan memulihkan sekitar 646.700 ha hutan dan kawasan yang berharga termasuk lahan gambut tropis dan cagar alam di seluruh dunia.

Manajer Program Akreditasi RSPO László Mathé menekankan, peningkatan signifikan pada standar barun ini adalah  memperjelas persyaratan, menjadikannya lebih praktis bagi pemegang sertifikat dan lebih mudah bagi auditor yang melakukan penilaian. Teks yang diperbarui lebih jelas dan membantu menghilangkan beberapa kebingungan yang kami amati selama audit.

"Misalnya, terkait dengan metodologi Analisis Perubahan Penggunaan Lahan (LUCA), kami mencatat bahwa petani di wilayah tertentu telah salah memahami persyaratan. Kejelasan yang lebih baik akan menjadi manfaat utama, terutama mengingat perkembangan terkini seperti EUDR,” ujar dia.