Pemerintah Diminta Genjot Pelabuhan Timur Sebagai Pintu Masuk Barang Impor

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) meminta pemerintah agar meningkatkan produktivitas pelabuhan di wilayah timur Indonesia untuk memindahkan pintu masuk barang impor. Sejauh ini, pintu masuk barang impor ada di dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memindahkan pintu masuk tujuh barang impor dari dua pelabuhan tersebut ke Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara; Pelabuhan Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menilai ketiga pelabuhan tersebut perlu meningkatkan produktivitas agar dapat melayani agen pelayaran asing atau MLO. "Kami berharap pelabuhan yang dijadikan pintu masuk barang impor agar dilakukan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras kepelabuhan," kata Carmelita kepada Katadata.co.id, Kamis (14/11).

Adapun tujuh komoditas impor yang akan dipindahkan ke wilayah timur Indonesia adalah  tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronik, dan pakaian jadi dan lainnya.

Di samping itu, Carmelita juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai di pelabuhan yang menjadi pintu masuk impor baru tersebut. Sebab, ketiga pelabuhan tersebut akan beroperasi selama 24 jam per hari dalam seminggu. 

Carmelita menilai pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur akan menambah muatan angkut dari wilayah timur ke barat Indonesia. Dengan demikian, strategi tersebut dapat menambah pertumbuhan ekonomi di wilayah timur.

Pemerintah Diminta Terbitkan Kebijakan Tambahan

Namun peningkatan operasi di tiga pelabuhan tersebut belum pasti meningkatkan investasi di industri logistik laut. Sehingga pemerintah perlu menerbitkan kebijakan tambahan untuk menarik investasi di industri logistik laut.

"Contohnya, kebijakan terkait relaksasi fiskal  atau pembangunan infrastruktur tambahan untuk jadi pemanis investor mau berinvestasi," ujarnya.

Carmelita berpendapat peningkatan angkutan muat dari wilayah timur belum pasti menekan biaya logistik di dalam negeri. Untuk diketahui, kontribusi biaya logistik ke perekonomian nasional baru mencapai 14,29%.

Dengan begitu, perlu ada kajian mendalam terkait korelasi kebijakan tersebut dan biaya logistik di dalam negeri. Sebab, biaya logistik di dalam negeri tidak hanya berkontribusi dari logistik laut.

"Kami mesti melihat proses logistik dari hulu hingga hilir untuk melihat dampak kebijakan pemindahan pelabuhan impor," ujarnya.

Target Kontribusi Biaya Logistik

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan kontribusi biaya logistik pada perekonomian nasional turun dari 14,1% menjadi 7%. Salah satu tantangan yang diidentifikasi pemerintah adalah kemungkinan monopoli di bidang logistik.

Direktur Transportasi Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menerima masukan terkait penentuan tarif logistik saat ini masih didominasi beberapa pemain. Namun Virgiyanti tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan tersebut.

"Harga logistik kadang tidak bisa dikendalikan saat beberapa pihak memonopoli atau hampir memonopoli pasar. Itu yang harus kami benahi tata kelolanya," kata Virgiyanti dalam Forum Diskusi Transportasi: Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Jumat (17/5).

Virgiyanti memaparkan, bahwa 80% dari biaya logistik disumbang oleh sektor transportasi. Sementara hampir 50% dari biaya logistik berasal dari transportasi darat, sedangkan kontribusi transportasi laut hanya 25,5%.

Khusus logistik laut, Virgiyani mencatat kapasitas kargo kapal nasional telah tumbuh dari 700 teus pada 2016 menjadi 1.168 teus pada 2022. Akan tetapi, angka tersebut jauh di bawah ukuran ideal sejumlah 2.500 teus.

Sekretaris Menteri Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut utilisasi infrastruktur logistik, terutama dari pemanfaatan pelabuhan untuk kawasan timur Indonesia masih di bawah 50% secara rata-rata. 

Kondisi ini disebabkan oleh faktor ketimpangan muatan dan sarana fasilitas pelabuhan yang masih belum merata sehingga perlu perbaikan infrastruktur pelabuhan.