Mendag Budi Ungkap Alasan Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama Uni Eropa Molor

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA tidak bisa rampung pada kuartal pertama tahun ini. Sebab, terjadi dinamika pembahasan perjanjian yang dimulai pada Juli 2016 tersebut.

"Pokoknya IEU-CEPA rampung secepatny. Kemarin sudah ada negosiasi legi dengan Uni Eropa. Tinggal beberapa hal yang dibahas, tapi kami memang harus berhati-hati dalam menyelesaikan ini," kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/2).

Budi telah menyampaikan mundurnya target penyelesaian perundingan IEU-CEPA kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, ia juga  mengonsolidasikan hasil perundingan terkait IEU-CEPA dengan kementerian lain.  "Tinggal sedikit saja yang dibahas, sudah banyak yang disepakati," ujarnya.

Mendag memastikan hasil kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit dan biodiesel melawan Uni Eropa di sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beberapa waktu lalu tidak akan berdampak pada proses negosiasi.  

Sidang WTO itu memutuskan Uni Eropa kini harus menerbitkan regulasi baru yang tidak mendiskriminasi produk sawit dan biodiesel Tanah Air, selambatnya pada awal Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan kemenangan itu dapat mempercepat penyelesaian IEU-CEPA. “Saya berharap hambatan yang selama ini di perundingan IEU-CEPA dapat dihilangkan, sehingga kami bisa segera menyelesaikannya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia berpendapat, Benua Biru kini harus menerima biodiesel berbasis kelapa sawit. Selama ini Uni Eropa hanya mengizinkan biodiesel berbasis minyak nabati lainnya, seperti biji bunga matahari, kedelai, dan biji rapa.

Diskriminasi muncul ketika UE menerbitkan  kebijakan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR), yang mengatur produk bebas deforestasi.  EUDR awalnya direncanakan berlaku mulai 2025, tapi pelaksanaannya ditunda hingga 2026.

Airlangga menilai penundaan ini menunjukkan pengakuan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia. “Ini memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi implementasi agar sawit juga tidak didiskriminasi,” ucapnya.