Zulhas: Tak Ada Kenaikan Harga Beras Meski Perang Timur Tengah Berlangsung Lama

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada kenaikan harga beras, meski saat ini tengah terjadi perang di Timur Tengah. Ia memperkirakan keamanan stok beras Indonesia bisa dipenuhi tahun ini hingga 2027.

“Beras aman ya, tidak ada kenaikan (harga) apapun, stok juga cukup,” kata Zulhas -sapaan akrab Zulkifli Hasan- saat ditemui di kantornya, Selasa (7/4).

Meski beras tidak terdampak perang di Timur Tengah, konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran ini tetap memiliki efek pada sejumlah sektor di Indonesia. Dia menyebut hal ini bisa dilihat dampaknya pada kenaikan harga plastik.

“Tadi ada yang mengadu pada saya, orang dari Kalimantan Barat mau membeli gabah tidak bisa karena tak tersedia karungnya,” ujarnya.

Selain dari sisi plastik, dampak perang juga dirasakan dari waktu tempuh jalur logistik lewat laut yang semakin panjang. Awalnya hanya berdurasi 20-30 hari namun saat ini bertambah hingga 60 hari untuk sampai tujuan. Tak hanya plastik, dia juga menyinggung bahwa perang ini juga mengerek harga bahan bakar penerbangan atau avtur.

“Tetapi (meski terdampak), Alhamdulillah kita jauh lebih siap dan jauh lebih baik dibanding negara lain,” ucapnya.

Gelontorkan Rp 2,6 triliun untuk Subsidi dan Insentif

Pemerintah menggelontorkan subsidi dan insentif kepada industri penerbangan domestik senilai Rp 2,6 triliun dalam dua bulan ke depan. Kebijakan berupa pembebasan bea masuk suku cadang hingga pajak tiket pesawat ekonomi ditanggung pemerintah diberikan untuk memastikan harga tiket pesawat hanya naik maksimal 13% di tengah lonjakan harga Avtur. 

“Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan, pemerintah memberikan insentif penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Kebijakan Transportasi dan BBM di kantornya, Senin (6/4).

Selain penurunan bea masuk, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik, serta relaksasi mekanisme pembayaran avtur antara maskapai dan PT Pertamina (Persero). Total insentif dan subsidi yang diberikan pemerintah ini mencapai Rp 1,3 triliun per bulan atau Rp 2,6 triliun untuk dua bulan ke depan. 

Bea masuk untuk suku cadang pesawat menyumbang sekitar Rp 500 miliar per tahun terhadap penerimaan negara. Namun dengan dihapusnya tarif tersebut, pemerintah berharap beban biaya maskapai, khususnya untuk perawatan dan perbaikan (maintenance), dapat berkurang signifikan.