Manufaktur RI Terancam Terpuruk Imbas Rupiah Melemah, 70% Bahan Baku Masih Impor

Kamila Meilina
13 Mei 2026, 12:22
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berbicara dalam KAtadata Policy Dialogue: Arah APBN Kita di Kantor Katadata Jakarta, JUmat (15/8).
Katadata/Rahayu Subekti
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berbicara dalam KAtadata Policy Dialogue: Arah APBN Kita di Kantor Katadata Jakarta, JUmat (15/8).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pelemahan rupiah yang terus berlanjut menjadi ancaman bagi dunia usaha, khususnya industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi ini dapat memicu cost-push inflation atau kenaikan inflasi akibat meningkatnya biaya produksi yang berdampak ke berbagai sektor industri.

 Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani menilai pelemahan rupiah yang kini telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all-time low.

“Namun perlu dipahami bahwa tekanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas. Kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat,” ujar Shinta kepada Katadata.co.id, Rabu (13/5).

Dia mengatakan eskalasi konflik geopolitik telah mendorong terjadinya  perpindahan modal global menuju aset dolar AS.Kondisi itu berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow

Ia menilai tekanan tersebut juga berpotensi berlangsung lebih lama selama faktor global belum mereda. Bagi dunia usaha situasi ini menjadi external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan.

Pasalnya, sekitar 70% bahan baku manufaktur nasional masih berasal dari impor, sementara kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55% dalam struktur biaya produksi. 

Sektor Paling Terdampak

Sektor yang paling rentan terdampak ialah industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, hingga manufaktur berbasis energi.

Sebagai contoh, kenaikan harga nafta sebagai bahan baku utama industri plastik disebut telah mendorong kenaikan harga resin hingga puluhan persen. Dampaknya kemudian menjalar ke industri kemasan dan berbagai sektor hilir lainnya.

“Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok,” ujarnya.

Selain tekanan biaya produksi, penguatan dolar AS juga disebut meningkatkan beban kewajiban korporasi dalam valuta asing, baik untuk pembayaran bunga maupun pokok utang. Kondisi itu dinilai menekan cash flow management perusahaan dan meningkatkan profil risiko usaha.

Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga disebut semakin terbatas sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha.

“Ini yang kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” kata Shinta.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Apindo menyebut pelaku usaha mulai menerapkan strategi selective growth, yakni tetap melakukan ekspansi namun lebih selektif dengan mempertimbangkan visibilitas permintaan, efisiensi biaya, dan kepastian return on investment.

Selain itu, perusahaan juga mulai memperkuat strategi mitigasi risiko melalui peningkatan penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar, penataan struktur utang, hingga efisiensi operasional.

“Diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan, meskipun kami melihat bahwa kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor,” ujarnya.

Shinta juga menilai langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% merupakan bagian dari policy prudence untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar.

Namun demikian, menurut dia, stabilitas saja belum cukup di tengah tekanan global yang semakin dalam. Ia menilai diperlukan penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar kepercayaan pasar dan dunia usaha tetap terjaga.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Kamila Meilina

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...