Ekowisata Kalibiru, Menuai Rezeki dari Hutan Lestari
Sutedjo menyadari bahwa mengubah pola pikir masyarakat tidak mudah. Namun dengan upaya yang dilakukan terus menerus, masyarakat mulai memiliki rasa kepemilikan akan hutan dan menjaganya dari pembalakan liar. Kelompok Tani HKm Mandiri menjadi pionir dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dengan membentuk Wisata Alam Kalibiru. Akhirnya, Pemda terus memberi dukungan dalam berbagai bentuk.
“Selain pendampingan, Pemerintah Daerah pernah memberi bantuan seperti pembentukan usaha koperasi, bibit tanaman untuk di bagian bawah kawasan Kalibiru, ternak lembu, dan lainnya,” kata Sutedjo.
Melihat keberhasilan pengelolaan Wisata Alam Kalibiru, pemerintah pusat mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Erna Rosdiana, keberhasilan ini adalah cita-cita dari program perhutanan sosial itu sendiri.
“Ini seperti sebuah konsep tanpa kita kondisikan dari pusat dan berjalan sendiri. Kami punya konsep tapi implementasinya secara spontan ditangkap Pemda dan diimplementasikan oleh masyarakat, lalu difasilitasi oleh pendamping,” ucapnya.
Sebab, perhutanan sosial memberikan akses legal untuk pemanfaatan hutan agar tetap lestari. Erna menyebutkan, setelah diberi akses kelola, pengembangan selanjutnya tergantung dengan kemampuan dan semangat kelompok masyarakat. Perlu ada komitmen dan kemauan yang besar untuk bertahan mengelolanya.
Salah satu kunci kesuksesannya pun adalah kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan dukungan seluruh pihak pemerintah, masyarakat mampu mengembangkan usahanya dengan mudah. Dengan menjadikan Kalibiru sebagai salah satu proyek percontohan, KLHK turut mengembangkan potensi alam dalam program Perhutanan Sosial di Belitung dan Lumajang.
Untuk mengembangkan ekowisata di Tanah Air, KLHK juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai K/L utama dan Kementerian Pekerjaan Umkm dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk sarana dan prasarananya.
