Ada Celah Hukum & Tak Beri Efek Jera, Yusril Sebut PSBB Tidak Efektif

Jika nanti jadi diterapkan, pemerintah perlu mempertegas dari segi hukum. "Tujuannya, agar ada titik temu kepatuhan dan keberhasilan dalam mencegah penyebaran virus ini," ujar Yusril.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan, PSBB dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Namun, hingga saat ini instansi kesulitan memetakan penyebaran Covid-19 karena pergerakan masyarakat masih cukup besar.

Adib mengatakan, pergerakan masyarakat yang dibatasi seharusnya bukan hanya di Jakarta atau pulau Jawa saja tetapi seluruhnya. Yang dibatasi juga termasuk mobilisasi darat, laut, dan udara.

(Baca: Duterte Ancam Tembak Mati Pelanggar Aturan Lockdown)

"Kami usul buat (kebijakan) terpusat untuk memberhentikan dulu (aktivitas) selama 14 hari. Maka pergerakan virus ini tidak akan terjadi," ujar Adib.

Ia mencontohkan, Yogyakarta dan Solo yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Hasilnya tak banyak masyarakat yang terpapar virus corona. 

"Dua wilayah itu mungkin bisa menjadi contoh karena sangat efektif kalau pembatasan sosial tidak didukung oleh wilayah sekitar, " ujar Adib.

Ia pun sependapat dengan Yusril bahwa pemerintah ataupun kepala daerah hingga RT atau RW harus membuat sanksi tersendiri. Hal ini supaya masyarakat setempat patuh, sehingga bisa meminimalkan penyebaran Covid-19.

(Baca: Bayang-bayang Resesi di Asia Tenggara dan Ekonomi Indonesia Tumbuh 0%)