Pemerintah Berencana Bangun Pangkalan Militer di Natuna
Pemerintah berencana membangun pangkalan militer di Laut Natuna Utara. Rencana itu seiring dengan adanya konflik antara Indonesia dan Tiongkok di kawasan perairan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rencana itu sedang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas. Mahfud mengapresiasi wacana tersebut.
"Rasanya membangun pangkalan angkatan laut di Natuna. Tadi Pak Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) bicara ke saya. ‘Oh bagus juga’ saya bilang. Supaya hidup di sana," kata Mahfud di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, hari ini (9/1).
(Baca: Tingkatkan Pengawasan, Kemenhub Kirim Dua Kapal Patroli ke Natuna)
Suharso mengatakan, pembangunan pangkalan militer di Laut Natuna Utara masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ia mengatakan, pembangunan sarana itu akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.
Pembahasan teknis mengenai pembangunan pangkalan militer di Laut Natuna Utara akan dilakukan bersama Kementerian Pertahanan. Namun, dia tidak memerinci terkait rencana tersebut. "Nanti tanya ke Kemenhan," kata Suharso.
Pembangunan pangkalan itu guna mendukung aktivitas perikanan para nelayan yang didatangkan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa. Suharso mengatakan, lokasi pangkalan kapal ikan di Laut Natuna Utara tidak sama dengan pangkalan militer. "Itu beda. Lokasinya juga akan beda," katanya.
(Baca: Dubes Tiongkok Tegaskan Konflik Natuna Tak akan Pengaruhi Investasi)
Tak hanya di Laut Natuna Utara, pemerintah akan membangun pangkalan kapal ikan di lima titik lain. Beberapa lokasi di antaranya Saumlaki dan Tual.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membenarkan, pangkalan militer rencananya tak hanya dibangun di Laut Natuna Utara. Sarana militer itu akan didirikan di beberapa wilayah strategis lain, seperti Indonesia timur.
Hanya saja, Prabowo tidak memerinci rencana tersebut. "Masa saya paparan pertahanan untuk kalian semua," kata Prabowo.
(Baca: Kunjungi Natuna, Jokowi Ingin Tegaskan Hak Berdaulat RI di Laut)
