Pertamina EP Nilai Positif Rencana KESDM Tertibkan Pengeboran Ilegal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menertibkan pengeboran minyak ilegal pada sumur tua. Dengan begitu, produksi migas dari sumur tua bisa dicatat sebagai tambahan produksi nasional.
Presiden Direktur Pertamina EP (PEP) Nanang Abdul Manaf menilai positif rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, pengeboran ilegal marak terjadi di wilayah operasi PEP, khususnya di Jambi dan Sumatera Selatan.
Pengeboran sumur ilegal juga telah merugikan perusahaan dan negara. "Saya kira sangat baik kalau pemerintah turun tangan untuk menertibkannya, mencatat, dan melakukan pembinaan sehingga kegiatan lebih tertib, menggunakan alat yang benar, dan tidak merusak lingkungan," kata Nanang kepada Katadata.co.id, Selasa (22/10).
(Baca: Ada 1.000 Sumur Ilegal, Pertamina EP Sulit Kembangkan Jambi Field)
Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan melakukan penataan pengeboran minyak ilegal dari sumur tua. Para pelaku pengeboran minyak akan diwajibkan bekerja sama dengan para kontraktor eksisting.
Dengan begitu, pelaku pengeboran sumur minyak ilegal bisa mendapat pembekalan penggunaan alat dalam kegiatan hulu migas. Selain itu, produksi migas nasional bisa bertambah.
"Lagi dalam proses menata wilayah kerjanya. Dibuat koperasinya yang benar, usulkan ke pemerintah, dan bekerja sama dengan kontraktor eksisting atau Pertamina. Nanti kami keluarkan izinnya supaya legal," ujar Djoko saat ditemui di Jakarta Senin (21/10)
Untuk menjalankan rencana tersebut, pemerintah akan menggunakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan pada Sumur Tua.
Sebelumnya, Pertamina EP mengaku rugi akibat maraknya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di wilayah Jambi Field. Pasalnya sudah ada 1.000 sumur ilegal di wilayah tersebut.
Banyaknya sumur ilegal membuat perusahaan menjadi merugi. Pasalnya, kegiatan pengeboran sumur di wilayah tersebut menjadi terlambat.
