DPRD Minta Jokowi Berunding dengan Tokoh Papua yang Kontra Pemerintah

Permintaan kedelapan adalah mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran, Keadilan, dan Rekonsiliasi (KKKR) di Papua. Harapannya, berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua bisa diselesaikan.

Atas surat dari pimpinan DPRD se-Papua dan Papua Barat itu, Moeldoko berjanji akan menyampaikannya kepada Jokowi. Moeldoko juga mengatakan Tjahjo siap berdialog dengan DPRD  se-Papua dan Papua Barat setelah tanggal 20 Oktober.

 “Rencana Pak Mendagri nanti setelah pelantikan,” kata Moeldoko.

(Baca: Moeldoko Sebut Stabilitas di Papua Penting Bagi Stabilitas Nasional)

Terkait dengan tuntutan penarikan pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat, Moeldoko menilai hal itu perlu kajian lebih dalam. Dia berdalih penugasan pasukan untuk melindungi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Jadi tidak ada tugas lain, karena itu bagian tugas negara,” kata mantan Panglima TNI itu.