Nawawi Pamolango, Capim KPK yang Pernah Adili Patrialis Akbar
Setahun berselang, ia kembali lagi ditugaskan di wilayah Jakarta sebagai ketua PN Jakarta Timur pada 2016 dan merangkap sebagai hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Barulah pada akhir tahun 2017 ia ditugaskan ke Bali untuk menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
(Baca: I Nyoman Wara, Capim KPK yang Digugat Sjamsul Nursalim soal Audit BLBI)
Kritik KPK soal Lemahnya Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain
Dalam tes wawancara dan uji publik, Nawawi melontarkan kritik terhadap KPK. Ia menyoroti koordinasi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya yang dinilai lemah. Contohnya pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. KPK menangkap dua orang jaksa namun akhirnya dikembalikan lagi ke Kejaksaan Agung.
"Sudah ditangkap, baru dikembalikan. Bukan koordinasi seperti itu, sebelum ditangkap harusnya dikoordinasikan. Kalau sudah tertangkap, ya sudah bagian (KPK)," ujar Nawawi, di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Kamis (28/8).
KPK memiliki fungsi trigger mechanism. Fungsi tersebut dapat mendorong lembaga penegak hukum lainnya bergerak efektif dan efisien. Ia juga pernah mengungkapkan bahwa unsur pimpinan KPK harus memiliki wakil dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Ia mengacu pada pasal 21 ayat 4 UU KPK yang menyebutkan pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Meski demikian, ia meminta para pimpinan KPK dari kedua unsur tersebut meninggalkan atributnya ketika sudah masuk ke KPK. Dengan demikian, mereka bekerja dengan independen dan terlepas dari tekanan pihak manapun.
(Baca: Lili Pintauli Siregar, Capim KPK yang Ingin Lindungi Karyawan & Saksi)
Penyumbang bahan: Abdul Azis Said (Magang)
