Kementerian ESDM dan DPR Asumsikan Harga Minyak US$ 63 Tahun Depan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati harga minyak acuan Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) pada 2020 maksimal US$ 63 per barel. Target ICP tersebut lebih rendah dari yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Nota Keuangan sebesar US$ 65 per barel.
Menteri ESDM Ignasius Jonan beralasan usulan tersebut berdasarkan pengaruh ekonomi global yang melambat dan harga minyak dunia yang rendah. Di samping itu, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga berimbas pada asumsi ICP tahun depan.
"Berlangsungnya perang dagang AS dan Tiongkok ini juga dampak yang besar sekali," kata Jonan di Komisi VII DPR RI, Rabu (28/8).
(Baca: Subsidi Dipangkas, Sri Mulyani Siapkan Perubahan Harga BBM Tahun Depan)
Dia pun mengusulkan harga minimal ICP sebesar US$ 60 per barel. "Ini tantangan besar, hari ini rata-rata harga Brent sejak kuartal II 2019 sudah di bawah US$ 60 per barel. Jadi saran saya kalau masih memungkinkan ICP dihitung di US$ 60," ujar Jonan.
Dengan perubahan asumsi ICP tersebut, penerimaan negara dari lifting minyak pun akan menurun. Jika asumsi ICP sebesar US$ 65 per barel dengan lifting minyak 734 ribu barel per hari (BOPD), penerimaan negara mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan jika asumsi ICP US$ 60 per barel dengan jumlah lifting minyak sama, maka penerimaan negara turun menjadi Rp 15 triliun.
Biarpun begitu, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI akhirya menyepakati ICP tahun depan berkisar US$ 58-63 per barel. Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam pun mengatakan kesepakatan itu akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) untuk ditetapkan dalam APBN 2020.
Sedangkan untuk asumsi ICP hingga akhir tahun diproyeksi hanya US$ 63 per barel. Bahkan bisa saja lebih turun dibandingkan angka tersebut. "Ini satu tantangan tersendiri," ujar Jonan.
(Baca: Harga Minyak Stabil, Pertamina Optimistis Laba Tahun Ini US$ 2 Miliar)
