KPU Nilai Tautan Berita Tak Bisa Jadi Alat Bukti dalam Sidang MK

Selain itu, keputusan KPU tentang penetapan nomor urut paslon, berita acara dan salinan rekap hasil penghitungan suara yang ditandatangani penyelenggara pemilu sesuai tingkatan. Lalu, salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dokumen tertulis lainnya.

Melalui beleid tersebut, Ali menekankan, tidak ada yang menjelaskan bahwa tautan berita dapat menjadi alat bukti. "Tuntutan pemohon yang meminta Mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar penyelesaian perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan," kata Ali, Selasa (18/6).

(Baca: Profil 9 Hakim Konstitusi Penentu Hasil Pilpres 2019)

Lebih lanjut, Ali menilai Bawaslu sebenarnya pernah menyatakan kedudukan tautan berita sebagai alat bukti. Hal itu termaktub dalam pertimbangan Bawaslu terkait perkara dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Mei 2019 lalu.

Dalam perkara tersebut, Bawaslu menyatakan print out berita dari media massa daring tak dapat dijadikan rujukan dalam pembuktian perkara. "Berdasarkan hal tersebut, bukti link berita yang diajukan pemohon bukan alat bukti surat atau tulisan. Dengan demikian alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat," kata Ali.