KPK Imbau Tersangka Kasus Suap Krakatau Steel Menyerahkan Diri
Kemudian, Alexander menerima uang dari Kenneth sebesar US$ 4 ribu dan Rp 45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander. Pada Jumat (22/3), sebanyak Rp 20 juta diserahkan oleh Alexander kepada Wisnu di kedai kopi daerah Bintaro sebelum akhirnya digrebek oleh KPK.
Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK
Kasus suap ini terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bintaro, Tangerang Selatan, yang diikuti serangkaian penangkapan di berbagai lokasi pada Jumat (22/3). KPK mengamankan enam orang dan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 20 juta dan sebuah buku tabungan dengan nominal sekitar Rp 131,64 juta.
Dari enam orang yang diamankan, tiga di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka yaitu Wisnu, Alexander, dan Kenneth. Sedangkan tiga lainnya yaitu General Manager Blast Furnace KS berinisial HTO dan sopirnya, serta General Manager Central Maintenance and Facilities KS berinisial HES. Ketiganya masih berstatus sebagai saksi.
OTT dilakukan setelah KPK memperoleh informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari Alexander kepada Wisnu di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel.
(Baca: Akui OTT KPK, Kementerian BUMN Dukung Proses Hukum di Krakatau Steel)
Di lokasi, KPK mendapatkan bukti sehingga mengamankan Alexander dan Wisnu. Dari tangan Wisnu, KPK menyita Rp 20 juta yang dibungkus dalam kantung kertas berwarna coklat dan buku tabungan atas nama Aleksander.
Secara bersamaan, tim KPK mengamankan pejabat Krakatau Steel lainnya berinisial HTO dan sopirnya di Wisma Baja, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian, tim KPK tersebut mengamankan Kenneth di rumah pribadinya di daerah Kelapa Gading.
Sementara itu, tim KPK lainnya mengamankan pejabat Krakatau Steel berinisial HES di di rumah pribadinya di Cilegon, Banten. Total enam orang tersebut kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses pemeriksaan dan klarifikasi.
